VOICEINDONESIA.CO, Mina – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti sejumlah masalah logistik dan transportasi yang dialami jemaah asal Indonesia selama ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hal ini disampaikan setelah kunjungannya ke dua maktab jemaah asal Jawa Barat di Mina, yakni Maktab 42 dan Maktab 52, pada Sabtu (7/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Saan menerima keluhan keterlambatan distribusi makanan. Selain itu, jadwal bus antar titik layanan ibadah juga dinilai tidak teratur.
“Saya ingin mendengar cerita langsung dari para jemaah. Di Maktab 52, makan siang yang seharusnya datang siang hari baru diterima malam. Artinya ada keterlambatan cukup signifikan,” ujar Saan, dikutip dari laman DPR, Rabu, (11/6/2025).
Baca Juga: Pemerintah Dorong Infrastruktur Inklusif untuk Kesejahteraan PMI
Saan juga menyoroti implementasi skema murur dan tanazul yang dinilai tidak berjalan optimal. Salah satu keluhan mencolok adalah keterlambatan bus penjemput jemaah yang baru datang delapan jam dari waktu yang dijadwalkan.
“Mereka sudah menunggu sejak pukul 07.00 pagi, tapi bus baru datang pukul 16.00 sore. Itu jelas melelahkan. Belum lagi kondisi tenda di Arafah yang juga bermasalah,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai hambatan, Saan memuji ketabahan para jemaah. Namun ia menekankan perlunya evaluasi total terhadap penyelenggaraan haji.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Penanganan Sampah Tuntas Sebelum 2029
“Kondisi ini tak bisa dibiarkan berulang. Harus ada perbaikan teknis bertahap agar pelayanan semakin baik di musim haji berikutnya,” katanya.
Politisi Partai NasDem itu juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya mendorong perbaikan layanan dan efisiensi biaya haji. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja maksimal agar jemaah bisa menjalankan ibadah secara nyaman dan khusyuk.
“Presiden ingin jemaah meraih haji mabrur. Maka seluruh penyelenggara haji harus memiliki kapasitas teknis yang memadai,” tegas Wakil Ketua DPR RI itu.
Di akhir kunjungannya, Saan menyampaikan harapan jemaah agar pengalaman mereka dijadikan bahan evaluasi konkret oleh pemerintah dan PPIH.
“Mereka tidak ingin jemaah berikutnya mengalami hal serupa. Maka harus ada pembenahan menyeluruh yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya.
