VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan proses seleksi prajurit yang akan dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Gaza masih berlangsung. Menurut dia, saat ini tahapan seleksi dilakukan di setiap matra sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik pemerintah.
“Untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik Pemerintah,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, seleksi meliputi berbagai tahapan termasuk rekam pengalaman prajurit dalam misi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Setelah tahap seleksi di masing-masing matra selesai, Mabes TNI baru akan menerima daftar nama prajurit yang lolos.
“Belum ada daftar nama yang diterima Mabes TNI. Yang dilakukan baru sebatas pendataan kesiapan satuan di tiga Matra sesuai Protap Operasi Luar Negeri,” jelas Freddy.
Sebelumnya, TNI menyiapkan berbagai peralatan kesehatan serta peralatan konstruksi yang akan dibawa ke Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan rekonstruksi. Peralatan itu direncanakan dikirim bersama 20.000 personel TNI yang akan dikerahkan untuk mendukung operasi kesehatan dan Zeni Konstruksi.
“Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” ujar Freddy.
Ia menegaskan, seluruh peralatan itu akan digunakan untuk melayani warga korban perang, membangun ulang fasilitas umum, serta membantu pemulihan kondisi di Gaza. Menurutnya, puluhan ribu personel yang dipersiapkan telah memiliki pengalaman dalam menjalankan berbagai misi perdamaian internasional. Mereka hanya perlu menjalani pelatihan lanjutan untuk memantapkan kesiapan teknis.
Hingga kini, TNI masih menunggu persetujuan pemerintah dan mandat PBB sebelum pengiriman pasukan dilaksanakan.
Inisiatif pengerahan pasukan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dalam sejumlah forum internasional menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya perdamaian di Gaza. Dalam pidatonya pada KTT Palestina & Solusi Dua Negara di markas PBB di New York, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap menyiapkan pasukan perdamaian jika mendapat mandat resmi. “Kami siap untuk ambil bagian dalam upaya menuju perdamaian. Kami juga bersedia untuk menyiapkan pasukan perdamaian … untuk misi di Gaza,” ujarnya di forum tersebut.
Saat Sidang Umum PBB ke-80, Prabowo kembali menegaskan Indonesia siap mengirim “20.000 atau lebih” personel sebagai peacekeepers. Instruksi serupa ia sampaikan kepada TNI setelah mengikuti KTT Perdamaian Gaza di Mesir, di mana Prabowo menekankan pentingnya operasi kemanusiaan besar-besaran yang mencakup tenaga medis, Zeni, dan dukungan pelayanan dasar bagi warga yang terdampak perang.
Koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri terus berlangsung seiring menunggu keputusan politik internasional. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyatakan pengerahan pasukan hanya dilakukan jika diminta dalam kerangka misi perdamaian PBB. Di sisi TNI, Kapuspen Freddy Ardianzah memastikan bahwa institusinya siap menjalankan keputusan tersebut secara profesional dan proporsional.
Komitmen Indonesia tidak hanya dalam bentuk pengerahan pasukan. Pemerintah juga telah mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui dua pesawat Hercules untuk airdrop logistik ke Gaza. Selain itu, fasilitas medis di Pulau Galang, Kepulauan Riau, disiapkan untuk menerima hingga 2.000 warga Gaza yang terluka.
Upaya Indonesia ini memiliki makna geopolitik yang lebih luas. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar sekaligus pendukung lama perjuangan Palestina, pengiriman pasukan perdamaian dipandang sebagai langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Di dalam negeri, langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah menjalankan politik luar negeri bebas aktif melalui kontribusi nyata pada perdamaian dunia.
Meski demikian, rencana pengiriman pasukan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari dinamika politik di Dewan Keamanan PBB hingga kompleksitas logistik dan keamanan di Gaza. Namun pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap siap mengambil bagian ketika mandat resmi telah diberikan.
