VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap program bursa kerja (job fair) yang menjadi program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Meskipun dirinya mengapresiasi berbagai program yang telah dilaksanakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, namun program job fair masih menyisakan catatan penting yang perlu diperbaiki agar dapat berjalan lebih efektif.
“Kami tentunya mengapresiasi program-program Mas Pram (Pramono Anung) yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat,” kata William di Jakarta, Jumat (31/5/2025)
Baca Juga: Dukung Revisi UU Pekerja Migran, Menteri Karding Soroti 3 Poin Ini
Legislator tersebut menekankan perlunya kritik konstruktif untuk perbaikan program. “Tetapi ada juga yang menyisakan sejumlah catatan sehingga perlu dikritisi untuk dilakukan perbaikan,” tambahnya.
William merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang mengungkap bahwa 47 persen warga Jakarta belum mengetahui adanya program job fair tersebut.
“Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaan dari bursa kerja tersebut,” kata William.
Baca Juga: 100 Hari Pramono-Rano, GP Ansor Nilai Jakarta Makin Pro-Rakyat
Lebih jauh, ia menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat bahwa program job fair tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di Jakarta.
“Kemudian, banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” ujarnya.
Anggota DPRD tersebut menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program agar penyelenggaraannya lebih optimal. William menilai program job fair seharusnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat pencari kerja di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
William juga mendorong Gubernur Pramono Anung terus melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya warga Jakarta untuk mencari cara memperkuat program-program yang telah dijalankan.
“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung,” katanya.
