VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka guna mempercepat penyerapan pekerja migran terampil ke luar negeri. Penandatanganan dilakukan di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya penciptaan lapangan kerja berkualitas demi menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ia menyebut KemenP2MI kini menjadi leading sector dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri sesuai arahan Presiden.
“Ada dua arahan utama Bapak Presiden: perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran dan pergeseran paradigma penempatan dari low skill ke middle dan high skill,” ujar Mukhtarudin.
Baca Juga: Dukungan RI Dipertanyakan: Perwakilan Tak Tampak di Tengah Duka PMI
Mukhtarudin menjelaskan bahwa Indonesia memasuki periode bonus demografi sementara negara-negara maju menghadapi penuaan penduduk (aging population).
Peluang tersebut harus dimanfaatkan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Saat ini ada 350 ribu lowongan resmi setiap tahun, tetapi penyerapan kita masih rendah karena faktor kompetensi dan bahasa. Target Presiden pada 2026 adalah menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia berkualitas. Itu quick win pemerintah,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, KemenP2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan membuka “Kelas Migran” di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Dari total 500 ribu kuota, 300 ribu dialokasikan bagi lulusan SMK, sementara 200 ribu untuk masyarakat umum.
Baca Juga: DPR Minta Pengurusan Data Kependudukan Korban Banjir di Sumatera Dipermudah
Mukhtarudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam pendataan calon pekerja migran sekaligus memastikan kesiapan kompetensi mereka.
“Kami mohon dukungan pemerintah daerah agar profiling calon pekerja migran berjalan baik sehingga penempatan menjadi agenda bersama,” tuturnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambut program KemenP2MI sebagai solusi peningkatan keterampilan dan penempatan aman bagi warganya.
“Program ini memberikan jalur resmi dan terlindungi bagi masyarakat kami untuk bekerja ke luar negeri. Dengan skill memadai, mereka bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di negara lain,” katanya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa
menyatakan kerja sama ini selaras dengan fokus pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan.
“Kami menyambut sukacita kerja sama ini. Tidak ada cara lain selain pusat dan daerah bersinergi,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memastikan pemerintah Sultra siap mendukung penguatan pelatihan.
“Kami siapkan pelatihan bahasa dan kompetensi bagi calon pekerja migran agar siap ditempatkan di luar negeri,” katanya.
