VOICEINDONESIA.CO, Palu – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menekankan pentingnya penguatan tata kelola pelayanan pelindungan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI), termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menteri Karding menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peran dalam meningkatkan jumlah penempatan pekerja migran sehingga mengurangi angka pengangguran di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Menteri Karding yang ditemani Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) Muh. Fachri dan pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulteng saat menghadiri undangan perjamuan dari Gubernur Sulteng, Anwar Hafid di Kediaman Gubernur Sulteng pada Jumat (02/04/2025).
Baca Juga: Presiden Apresiasi Pengamanan Mudik, Arus Balik dan Libur Lebaran 2025
“Kami mengharapkan adanya dukungan dari Pemda Provinsi Sulawesi Tengah di antaranya berupa penguatan lembaga pendukung penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), seperti pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dan penyediaan sarana kesehatan bagi mereka,” ucap Menteri Karding.
Dalam pertemuan yang masih dalam suasana Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 ini, Gubernur Sulteng sepakat dengan Menteri Karding.
Gubernur Sulteng mengatakan, terdapat keselarasan antara visi misinya dengan program KemenP2MI terkait pendidikan, yakni melakukan peningkatan keterampilan bagi lulusan sekolah maupun universitas yang ingin bekerja di luar negeri dengan pemberian fasilitas pelatihan di balai latihan kerja sehingga bisa bersaing saat menjadi pekerja migran Indonesia.
Baca Juga: KKP Tingkatkan Pasar Ekspor Perikanan Indonesia ke Korea
Dia juga mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata di Palu dapat dimanfaatkan maksimal bagi CPMI di Sulteng untuk sarana kesehatan tanpa pungutan biaya.
Kemudian Gubernur Sulteng berharap KemenP2MI memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya tentang bahaya bekerja di luar negeri secara ilegal atau nonprosedural, serta peningkatan literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya agar dapat mengelola pendapatan dengan baik.
“Kami selaku pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya program-program KemenP2MI. Saya pribadi sangat mengharapkan agar Sulteng menjadi salah satu daerah prioritas dari KemenP2MI,” ujar Gubernur Sulteng.*
