VOICEINDONESIA.CO, Yogyakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta pada Rabu (16/4/2025).
Menteri Karding mengatakan, kerja sama ini untuk membangun sistem tata kelola pekerja migran Indonesia yang lebih baik.
“Kami ingin membangun sistem yang lebih baik dalam konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesia di kementerian ini,” ujar Menteri Karding.
Baca Juga: Menteri Karding Ajak Alumni Undip Isi 1,7 Juta Kuota Kerja di Luar Negeri
Menteri Karding menyebut PP Muhammadiyah akan mengambil beberapa peran penting dalam pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
“Untuk melakukan pendampingan sejak di awal, sejak di pelatihan dalam konteks pendampingan psikologis dsn pendampingan pemahaman keagamaan,” kata Menteri Karding.
“Banyak anak-anak pekerja migran itu dari sisi akses pendidikan sangat terbatas, kita mendorong PP Muhammadiyah untuk membantu di sini,” tambah Menteri Karding.
Selain itu, PP Muhammadiyah juga akan membantu purna-pekerja migran Indonesia dalam hal wirausaha.
“Bahwa mereka kembali ini jauh lebih baik daripada sebelum dia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Menteri Karding.
Baca Juga: Kemlu: KJRI Dubai Telah Tindaklanjuti 19 Kasus PMI yang Dieksploitasi
Ketum Muhammadiyah Haedaer Nashir menambahkan, pihaknya ingin selalu berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Haedar menambahkan, PP Muhammadiyah akan mengambil peran dari pelatihan CPMI hingga pemberdayaan purna-pekerja migran Indonesia.
“Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dipandang perlu ketika calon-calon pekerja migran,” kata Ketum Haedar Nashir.
Selain MoU, kerja sama juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Nurul Yamin.*
