VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kroasia membuka peluang besar bagi penempatan pekerja migran Indonesia di tengah defisit tenaga kerja terampil yang melanda negara Eropa Tenggara tersebut. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, melakukan pertemuan bilateral dengan State Secretary pada Ministry of Labor, Pension System, Family and Social Policy Kroasia, Ivan Vidis, untuk membahas kerja sama penempatan tenaga kerja, Sabtu (29/11/2025).
Wamen Christina mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal Indonesia membuka peluang penempatan pekerja migran di negara tersebut. Kroasia saat ini menjadi salah satu negara dengan permintaan tenaga kerja asing yang meningkat pesat, khususnya di sektor hospitality dan konstruksi yang mengalami kekurangan pasokan pekerja.
Kebutuhan tersebut diperkuat informasi dari Duta Besar RI untuk Kroasia, Suwartini Tirta, maupun dari State Secretary Ivan Vidis yang membenarkan Kroasia sedang menghadapi defisit tenaga kerja terampil dan berkualifikasi, terutama di sektor-sektor esensial.
Baca Juga: Malaysia Deportasi 77 PMI Ilegal, Bukti Kasus Pelanggaran Kerja Masih Tinggi
Data Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Ketenagakerjaan Kroasia mencatat sepanjang 2025 terdapat 286.000 izin kerja dan izin tinggal yang diterbitkan bagi pekerja asing. Dari jumlah tersebut, lebih dari 56.000 izin diberikan untuk sektor hospitality yang mengalami lonjakan permintaan signifikan.
Namun fakta mengejutkan terungkap dari data penempatan pekerja Indonesia di Kroasia. Hingga 30 Mei 2025, baru sekitar 524 izin kerja yang diterbitkan bagi pekerja migran Indonesia. Angka ini sangat jauh tertinggal dibanding pekerja Filipina yang jumlahnya mencapai hampir 15.000 orang di negara yang sama.
Baca Juga: Langgar Izin Tinggal, 3 WN Nigeria Langsung Dideportasi
“Angka ini masih jauh dibanding pekerja Filipina yang jumlahnya mencapai hampir 15.000 orang. Karena itu kami ingin mendiskusikan kemungkinan membuka peluang lebih besar untuk pekerja migran dari Indonesia,” ujar Christina dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Upah minimum di Kroasia berada di kisaran 900 hingga 1.050 euro (gross) atau setara Rp17 juta hingga Rp20 juta per bulan. Angka ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pekerja migran Indonesia yang selama ini lebih banyak ditempatkan di negara-negara Asia dan Timur Tengah.
Christina mengungkapkan bahwa Kroasia tengah memfinalisasi skema Government to Government (G2G) dengan Filipina, dengan tahap awal menyiapkan 1.000 pekerja untuk sektor hospitality. Melihat kebutuhan besar tersebut, ia menilai kondisi ini menjadi momentum tepat bagi Indonesia untuk mulai membangun kerja sama formal terkait penempatan tenaga kerja.
“Walaupun jumlah pekerja migran kita masih kecil, ini adalah waktu yang baik untuk memulai,” ungkapnya.
Pemerintah Kroasia secara tegas menyatakan preferensi pada skema G2G dan menolak penempatan tenaga kerja melalui mekanisme private to private (P2P). Keputusan ini diambil mengingat berbagai isu yang muncul dari praktik penempatan non-pemerintah yang kerap menimbulkan masalah.
Kekhawatiran utama negara-negara Eropa, termasuk Kroasia, adalah risiko perpindahan pekerja secara ilegal ke negara Eropa Barat setelah masuk melalui negara tujuan awal. Fenomena ini menjadi perhatian serius yang mendorong Kroasia lebih memilih kerja sama langsung antar pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kroasia berkomitmen mengirimkan draf naskah kerja sama G2G yang selama ini mereka gunakan untuk dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat proses negosiasi dan finalisasi kerja sama bilateral.
Sektor-sektor prioritas yang diminati Kroasia meliputi kesehatan, terutama caregiver lansia dan perawat, sektor konstruksi seperti pekerja general dan tukang las (welder), serta sektor hospitality. Ketiga sektor ini mengalami kelangkaan tenaga kerja paling parah di Kroasia.
