VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dirinya sendiri untuk meningkatkan integritas dan mengembangkan manajemen integritas.
Langkah tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan jikapun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal tersebut merupakan sebagai proses akuntabilitas yang sudah dijalankan dengan baik.
“Kita ingin Kemnaker kembali meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2024, ” ujar Yassierli usai penandatanganan pakta integritas jabatan para pejabat tinggi serta pengelola keuangan di Kemnaker yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Untuk mempertahankan laporan keuangan dengan opini WTP tahun 2024, Yassierli mengingatkan agar setiap laporan realisasi anggaran memiliki kesesuaian dengan laporan operasional. Hal tersebut senada dengan pernyataan Inspektur Jenderal Roni Dwi Susanto yang dalam laporannya menyatakan bahwa “Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntasi pemerintah” katanya
Yassierli yang didampingi Wakil Menaker Immanuel Ebenezer, menegaskan bahwa seluruh pejabat di lingkungan Kemnaker harus mematuhi peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan. Artinya tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya seluruh jajaran Kabinet untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga integritas. Bahkan kami para anggota kabinet sudah duluan melakukan pakta integritas dihadapan Bapak Presiden, ujarnya.
Baca Juga : Indonesia Usulkan Tiga Strategi Hadapi Perubahan Dunia Kerja
Selain itu, Menaker Yassierli menugaskan khusus Wamenaker Immanuel Ebenezer untuk memantau dalam perkuatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) termasuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan re-evaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap satker.
Yassierli juga mengingatkan agar seluruh jajaran Kemnaker bersikap hati-hati terhadap pengaduan masyarakat, terutama dalam berinteraksi melalui media sosial. “Interaksi yang mudah secara digital dengan masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang perlu menjadi perhatian, ” ujarnya.
Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, semua Kabinet merah putih mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar hal tersebut, Yassierli bersama Immanuel Ebenezer mengajak seluruh pejabat di Kemnaker lebih hati-hati dan berkomitmen menjaga integritas untuk mempertahankan WTP.
“Mulai hari ini, agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, jangan sampai gara-gara satu orang, kita dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ” katanya. *
