VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sekitar 4.000 kandidat guru untuk memenuhi kebutuhan pengajar di 100 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa kebutuhan guru untuk 100 Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai 1.514 orang.
Untuk menjamin kualitas dan proses seleksi yang ketat, kementerian akan menyediakan tiga kali lipat jumlah kandidat.
Baca Juga: Timwas DPR Desak Kemenag Segera Siapkan Skenario Jelang Puncak Haji
“Kami akan menyiapkan 4.000 kandidat guru, semuanya lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah bersertifikat, tetapi belum memiliki penempatan,” ujar Nunuk dalam kegiatan Dialog Pimpinan Ditjen GTKPG Bersama Fortadik di Aula Gedung D Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (4/6).
Nunuk menegaskan bahwa pemenuhan formasi guru Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan melalui redistribusi guru dari sekolah-sekolah yang sudah berjalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah induk dan karena guru Sekolah Rakyat diwajibkan tinggal di asrama.
“Guru-guru ini akan mendampingi siswa 24 jam dengan paradigma pendidikan yang baru. Maka dari itu, kami prioritaskan fresh graduate PPG, bukan guru senior yang sudah punya tugas mengajar tetap,” jelasnya.
Baca Juga: Perketat Pengawasan, KP2MI Dorong Percepatan PLBN Sebatik
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk kategori desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kemensos menargetkan pembukaan 100 Sekolah Rakyat secara bertahap sepanjang tahun 2025, dengan skema pengasuhan penuh dalam asrama bagi peserta didik.
