VOICEINDONESIA.CO, Nunukan – Dalam rangka mencegah adanya perdagangan manusia, beberapa instansi di Nunukan bersatu dalam kegiatan Operasi Gabungan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Kabupaten Nunukan.
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 6/5/2025 pukul 15.00 WITA dan berlangsung hingga selesai, melibatkan sinergi berbagai pihak dari lintas instansi, termasuk aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, imigrasi, serta lembaga teknis terkait.
Operasi ini diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas.
Baca Juga: Menteri PPPA Dorong Kolaborasi Organisasi Perempuan dengan Pemerintah
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam mengantisipasi praktik perdagangan manusia, sekaligus memperkuat sistem perlindungan bagi anak-anak, terutama di wilayah perbatasan.
Setelah apel, tim gabungan bergerak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang kapal KM. Bukit Siguntang, sebuah kapal domestik yang tengah bersandar dan menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen identitas dan keimigrasian secara menyeluruh.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan mengerahkan enam petugas, termasuk Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian, Zulfan Adrian Pratama.
Fokus utama dari pihak imigrasi adalah mendeteksi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berangkat secara nonprosedural dan memastikan seluruh dokumen perjalanan yang dibawa penumpang adalah sah dan valid.
Direktur TPPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti keseriusan aparat dalam mengantisipasi dan mencegah kejahatan perdagangan orang, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.
Baca Juga: Dakwaan TPPO Dinilai Lemah, Kuasa Hukum Dorong Gugurnya Perkara
“Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi nyata antar lembaga dalam menjaga wilayah perbatasan dari ancaman TPPO. Imigrasi memiliki peran vital dalam mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural melalui pengawasan dokumen secara ketat. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan dalam setiap operasi gabungan demi melindungi WNI, khususnya perempuan dan anak-anak,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno.
Seluruh kegiatan berlangsung dengan tertib dan tanpa hambatan yang berarti. Hasil dari operasi gabungan ini akan dilaporkan kepada masing-masing instansi untuk dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut ke depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan TPPO dan perlindungan anak di wilayah perbatasan dapat terus meningkat.
