VOICEINDONESIA.CO, Makkah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan Kementerian Agama (Kemenag) dengan kondisi di lapangan saat meninjau pemondokan jemaah haji Kloter Surabaya 16 di Hotel Safwat Almiead 916, Sektor 9, Makkah, Selasa (3/6/2025).
Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir, yang juga memimpin peninjauan, menyebut masih banyak persoalan teknis yang belum terselesaikan menjelang keberangkatan jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dijadwalkan pada Rabu (4/6/2025) mendatang.
“Setelah kami cek langsung, masih banyak kendala. Padahal keberangkatan ke Armuzna tinggal besok. Informasi yang disampaikan oleh Dirjen Haji dan Kemenag dalam rapat kemarin sangat berbeda dari kenyataan,” kata Adies, dikutip dari laman DPR, Selasa, (10/6/2025).
Baca Juga: MPR Dorong Pemerintah Ikut Perkuat Transisi Karier Pemuda Berprestasi Usai Pensiun
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama adalah belum rampungnya distribusi Kartu Nusuk—dokumen penting yang dibutuhkan jemaah untuk akses layanan di Armuzna. Di Kloter Surabaya 16, tercatat masih ada lebih dari 30 jemaah yang belum menerima kartu tersebut.
“Padahal Dirjen PHU Kemenag menyatakan distribusi sudah hampir selesai dan ditargetkan tuntas pukul 20.00 waktu setempat. Faktanya belum,” ujarnya.
Timwas juga menyoroti sistem pengelompokan syarikah (penyedia layanan katering dan transportasi jemaah) yang dinilai belum terintegrasi dengan baik. Pemisahan kelompok layanan dari satu kloter yang semestinya seragam justru menyulitkan koordinasi dan logistik menjelang puncak haji.
Baca Juga: Kemensos Bakal Terapkan Multy Entry-Multi Exit di Sekolah Rakyat, Seperti Apa?
“Katanya sudah satu syarikah, tapi di lapangan masih ada perbedaan. Ini berpotensi mengganggu pengangkutan dan pemantauan jemaah,” ujar Adies.
Ia menekankan pentingnya konsistensi penanganan jemaah sejak dari hotel, saat di Armuzna, hingga kepulangan ke Tanah Air.
“Jika dari hotel sudah dikelompokkan per kloter atau per hotel, maka pola itu harus dipertahankan. Jangan dipecah-pecah di tengah jalan,” katanya.
Meski demikian, Adies mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap kuat dan antusias dalam menjalani ibadah meski menghadapi kendala teknis.
“Kami lihat mereka tetap tersenyum, niat ibadahnya luar biasa. Ini jadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan mereka bisa beribadah dengan nyaman dan khusyuk,” tutupnya.
Timwas Haji DPR RI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan penyelenggaraan haji tahun ini. Lebih dari 500 kloter jemaah asal Indonesia masih menunggu giliran puncak ibadah, yang harus dipastikan berjalan optimal dan merata.
