VOICEINDONESIA.CO, Yogyakarta – Komitmen kuat untuk memberikan akses pendidikan yang inklusif ditunjukkan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melalui jaminan pendidikan gratis bagi seluruh penyandang difabel di kota tersebut.
“Saya ingin memastikan tidak ada lagi intimidasi terhadap kegiatan keagamaan, dan seluruh warga, termasuk penghayat kepercayaan dan penyandang disabilitas punya ruang yang sama,” ujar Hasto dalam forum dialog publik di Fisipol UGM, Selasa (13/5/2025).
Kebijakan inklusif ini menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Yogyakarta yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hasto telah menginstruksikan Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pendataan komprehensif guna memastikan seluruh anak difabel mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan.
Baca Juga: Menkes RI Sambut ‘Pasukan Putih’ Pemprov Jakarta, Apa Itu?
“Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan survei dan memastikan seluruh anak difabel mendapatkan akses pendidikan secara gratis,” tegas Hasto dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (14/5/2025).
Forum dialog publik yang diselenggarakan di Fisipol UGM melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari penyandang disabilitas, buruh informal, aktivis lingkungan, penggiat pendidikan, hingga akademisi.
Selain pendidikan inklusif, Hasto juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal dan peningkatan kapasitas tenaga kerja di Yogyakarta. Menurutnya, program pelatihan akan terus digiatkan agar Yogyakarta menjadi pusat referensi di bidang ketenagakerjaan.
Baca Juga: Pengusaha Dorong Penguatan Pengawasan Dibanding Hapus Outsourcing
“Kita masih didominasi oleh tenaga kerja dengan low dan medium skill. Maka program pelatihan peningkatan kapasitas terus digencarkan agar Yogyakarta menjadi ‘center of reference’ di bidang ketenagakerjaan,” jelasnya.
Hasto memandang kompleksitas yang dimiliki Kota Yogyakarta bukan sebagai penghambat, melainkan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan warganya. “Yang menggerakkan kota adalah kompleksitasnya. Yang penting ‘service excellence’ tetap berjalan. Kalau kompleksitas bertambah, ekonomi akan tumbuh. Bukan hanya ‘welfare’ (kesejahteraan), tapi sudah sampai pada tahap ‘happiness’ (kebahagiaan),” ungkapnya.
Komitmen Yogyakarta ini menjadi contoh nyata implementasi kebijakan inklusif yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam tatanan pemerintahan daerah.
