JAKARTA,AKUUPDATE.ID-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur.
Didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dan Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, rapat ini dibahas tentang pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Agenda ini akan membahas tentang progress, hambatan, dan alternatif penyelesaian dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Timur,” ungkap Menko Luhut secara virtual pada Jumat (26-02-2021). Dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi berperan dalam mengawal perkembangan dan menyinergikannya.
“Di tahun 2021 ini, kami menyediakan anggaran sebesar 8,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Timur,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Lebih rinci, dana yang dimaksud mencakup 4,27 triliun untuk sumber daya air; 1,41 triliun untuk permukiman; 2,65 triliun untuk jalan dan jembatan; serta 0,57 triliun untuk perumahan.
Terdapat lima agenda penting yang dibahas dalam kesempatan ini. Agenda tersebut mencakup, pertama, penanganan banjir Bengawan Solo dan Kali Lamong.
“Beberapa usulan quick wins yang akan direalisasikan pada tahun 2022, yakni percepatan penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike, peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan, pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo Hilir di Kabupaten Tuban, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, dan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Jeroan,” beber Menko Luhut.
Kedua, pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri, Kediri-Tulungagung, kemudian Jalan Tol Probowangi, Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Gresik, serta Jalan Tol Malang-Kepanjen.
“Ini juga sangat strategis menghubungkan jalur utara, tengah, dan selatan sampai ke ujung timur Banyuwangi,” tambah Menko Luhut.
Baca Juga : RK Paparkan Inovasi Jabar dalam Pembangunan Daerah
Pembangunan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
“Sejauh ini, Tol Kertosono-Kediri yang dibangun sejauh 20,30 kilometer sudah dalam tahap finalisasi trase jalan tol. Tol ini akan menyambungkan Kediri dengan Jalan Tol Trans Jawa dengan ruas Ngawi-Kertosono, memberikan akses menuju Bandara Kediri, juga untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas serta memperlancar arus distribusi barang/jasa dari antarwilayah,” ucap Wakil Gubernur Emil Dardak dalam kesempatan yang sama.
Di sisi lain, Tol Kediri-Tulungagung saat ini dalam proses pembuatan Feasibility Study (FS) dan Basic Design dengan rencana pembangunan sejauh 37,50 kilometer, ditargetkan selesai pada tahun 2024. Kemudian, Jalan Tol Probowangi masih ditindaklanjuti terkait pembebasan lahan dan penyelesaian komitmen pendanaan dan pembangunan oleh PT Jasa Marga. Akan ada tiga seksi yang melewati Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi sejauh 171,5 kilometer.
Selanjutnya, Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Gresik. Jalan tol tersebut akan dibangun sepanjang 281,66 kilometer. Lalu, pada tahun 2022 akan mulai dibangun pula Jalan Tol Malang-Kepanjen untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di kawasan timur Kota Malang pasca beroperasinya Jalan Tol Pandaan-Malang. Jalan ini diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan pengguna jalan dari dan ke Malang menuju Blitar dan atau Lumajang.
Ketiga, pengembangan infrastruktur di sisi selatan, yakni Jalan Selingkar Wilis dan Pantai Selatan yang dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat apabila dilakukan melalui program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jalan ini akan dibangun sepanjang kurang lebih 235,524 kilometer yang melewati enam kabupaten, yakni Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri.
Menanggapi masalah lahan yang kerap mengganjal percepatan PSN, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto menyatakan siap bekerja sama dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan PSN.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dukungannya dengan penyelesaian Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Gerbang kertosusila dan membeberkan program-program andalan kementeriannya di Jawa Timur dan pihaknya siap menggenjot pengelolaan tujuh pelabuhan perikanan yang ada.
Dua di antaranya merupakan kewenangannya, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi dan PPN Brondong. Kemudian, menjawab pertanyaan Menko Luhut, Menteri Trenggono menyatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019.
Baca Juga : Indonesia-Prancis Kembangkan Tiga Proyek Strategis
Keempat, Sea Plane (waterbase airport) yang direncanakan di perairan Kangean-Madura di Desa Kalisangka. Menko Luhut menyebutkan bahwa infrastruktur ini berperan penting untuk konektivitas masyarakat, khususnya di pulau-pulau kecil sehingga mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Madura.
Menambahkan pernyataan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya menyambut baik dan akan segera menyelesaikan policy brief per 1 Maret 2021. Kemudian, terkait regulasi pihaknya akan menindaklanjuti hasil kajian bench marking peraturan dan best practice dari negara lain yang telah menjalankan sea plane untuk penerbangan komersial. Dikatakannya, sea plane di Kangean ini merupakan salah satu dari tiga bandara sejenis yang akan dibangun di Indonesia.
Kelima, Kawasan Industri Nganjuk (KING) dengan luas total 2.105 hektar. Sebagian wilayah KING 1 terletak di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Sukomoro dengan luas 660 hektar. KING 2 di sebagian Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jatikalen seluas 341,5 hektar. KING 3 di sebagian Kecamatan Jatikalen seluas 237 hektar. KING 4 di sebagian Kecamatan Gondang seluas 866,5 hektar.
“KING akan menjadi pusat kegiatan industri di Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang berwawasan lingkungan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal,” ujar Wakil Gubernur Emil.
“Selanjutnya, pengembangan kawasan ini harap disinergikan dengan program strategis nasional (PSN) lainnya, seperti Bendungan Semantok, Bendungan Margopatut, Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung, maupun jalan Selingkar Wilis serta pengembangan kawasan Pantai Selatan. Jawa sebagai sebuah pulau, agar dihubungkan dengan jalan yang baik,” pesan Menko Luhut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga menekankan tentang pentingnya merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Timur dan pembangunan jangan ditempatkan pada lahan sawah irigasi teknis yang merupakan lumbung pangan.
“Untuk percepatan pendataan dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa dan program merdeka belajar, serta harap disediakan anggaran yang cukup oleh pemerintah daerah untuk revisi RTRW di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.(*)
