JAKARTA,AKUUPDATE.ID-Memasuki triwulan pertama 2021, Indonesia mengalami puncak musim penghujan. Hal ini tentunya ditunjukkan dengan adanya intensitas hujan tinggi, yang turun setiap hari. Semakin tinggi curah hujan akan meningkatkan potensi terjadinya bencana banjir, apalagi untuk daerah yang memiliki saluran pembuangan air (drainase) yang kurang baik.
Bencana banjir tersebut akan mempengaruhi kondisi lahan pertanian tanaman pangan yang ada di daerah terdampak. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa sentra produksi padi terancam terdampak banjir pada periode Februari-Maret 2021 ini, antara lain: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurut data dari Kementerian Pertanian, lahan yang terkena banjir pada Januari 2021 seluas 70.076 hektare, terluas sejak tiga tahun terakhir dengan persentase padi yang mengalami kerusakan sebesar 17%. Persentase kerusakan tertinggi akibat banjir umumnya memang terjadi pada Januari dan Februari. Kondisi tahun 2021 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena puncak banjir datang lebih awal yaitu sejak Desember 2020 beberapa daerah telah terendam banjir.
“Koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta antar sektor menjadi kunci penanganan dampak banjir, khususnya untuk mencegah kerusakan lahan sawah yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Luas lahan terkena banjir dalam tiga tahun terakhir (2018-2020) meningkat, namun persentase padi yang mengalami puso cenderung menurun,” ungkap Asisten Deputi Pangan Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh, dalam FGD tentang “Strategi Antisipasi Dampak Banjir untuk Menjaga Tercapainya Sasaran Produksi dan Stabilisasi Harga Pangan”, di Depok, Kamis (11/02).
Beberapa daerah yang mengalami luas lahan terkena puso karena banjir dengan jumlah cukup besar (rata-rata per tahun) antara lain, yaitu: Sulawesi Selatan (16 ribu hektare), Lampung (6 ribu hektare), Jawa Barat (5 ribu hektare), Sumatera Selatan (4 ribu hektare), Jawa Tengah (4 ribu hektare), dan Sulawesi Tenggara (4 ribu hektare).
Baca Juga : BPBD Demak Lakukan Penanganan Darurat Banjir
Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi terhadap La Nina atau iklim basah dengan tingkat curah hujan tinggi, Kementerian Pertanian juga sudah melakukan mapping wilayah rawan banjir; membuat early warning system dan rutin memantau informasi BMKG; Gerakan Brigade Banjir, Brigade Tanam dan Brigade Panen.
Penyebab banjir lainnya, yaitu: sedimentasi sungai/situ dan saluran air yang menyebabkan kapasitasnya menurun, rusaknya tanggul/sungai/situ/saluran air, pasangnya air laut sehingga air sungai tak dapat mengalir ke muara, serta adanya perubahan tata ruang atau alih fungsi lahan.
Adapun upaya yang telah dan terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir yang selalu datang setiap awal tahun yaitu dengan cara: memompa in-out dari sawah serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter; menggunakan benih tahan genangan (misal: Inpari 1-10, Inpari 29, Inpari 30, dan Ciherang); menerapkan Asuransi Usaha Tani Padi dan bantuan benih gratis bagi yang puso; serta pasca panen dengan menggunakan pengering (dryer) dan RMU.
Khusus bantuan dryer yang diberikan kepada para petani bertujuan untuk mempertahankan mutu hasil gabah petani, meningkatkan nilai tambah gabah, menjadi penyelamat saat panen musim hujan, serta meningkatkan rendemen beras yang dihasilkan (1%-2%). Diharapkan Perum Bulog dapat hadir di tengah petani yang sedang panen untuk dapat menyerap hasil panenannya, terutama di daerah yang harga Gabah Kering Penen (GKP) di bawah HPP.
Dengan berbagai usaha yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda, serta antar sektor tersebut, diharapkan panen berhasil baik, tepat waktu dengan produktivitas tinggi sehingga target produksi dapat dicapai. Tentunya akan membawa multiplier effect yang tinggi yakni stok aman, harga stabil baik di tingkat produsen/petani maupun di tingkat konsumen, mengingat sebentar lagi sudah akan memasuki Ramadan dan Idulfitri.(*)
