UPT BP2MI Denpasar, Cegah PMI Nonposedural

by Anton Sahadi
0 comment

DENPASAR,AKUUPDATE.ID – Tidak mau ketinggalan dalam upaya mendukung gerakan Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), UPT BP2MI Denpasar menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan PMI Nonposedural di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Rabu (24/02).

Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri 50 orang peserta dan terdiri dari perangkat desa setempat, Camat Manggis, Astawa menyampaikan apresiasinya terhadap upaya UPT BP2MI Denpasar dalam mensosialisasikan pemberangkatan PMI yang prosedural.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat membantu perangkat desa untuk memahami prosedur apa saja yang perlu diperhatikan sebelum warganya berangkat bekerja ke luar negeri. Apalagi, masih banyak masyarakat yang belum paham soal tata cara bekerja ke luar negeri yang aman, sehingga dibutuhkan kerja sama dari pemerintah pusat maupun desa untuk mencegah pemberangkatan PMI non prosedural. Jangan sampai ada yang kena rayuan calo,” papar Astawa.

Sementara itu Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem,  Sujana, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap calo pemberangkatan PMI ke luar negeri.

“Apalagi di era pandemi seperti sekarang, banyak yang menjadi lebih nekat dalam mengambil peluang kerja ke luar negeri karena minimnya lapangan kerja di Bali,” terangnya.

Baca Juga : BP2MI Gagalkan Pengiriman CPMI Ilegal ke Timur Tengah

Lebih lanjut Kepala UPT BP2MI Denpasar, Wiam Satriawan dalam paparannya membahas mengenai prosedur pemberangkatan ke luar negeri yang sesuai peraturan berlaku, sekaligus menginformasikan mengenai sektor kerja dan negara yang dibuka pada masa pandemi.

“Kami benar-benar berharap agar para perangkat desa dapat mengawasi warganya yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri. Setidaknya, warga yang hendak berangkat memiliki dokumen yang lengkap dan berangkat dari P3MI yang terdaftar. Mohon agar stigma bahwa pemerintah ingin mempersulit warga dengan meminta kelengkapan dokumen dari CPMI dihapuskan, karena sebenarnya itu dilakukan pemerintah untuk kebaikan dan keamanan warga yang bekerja di luar negeri. Dokumen yang lengkap akan membantu pemerintah turun tangan jika terjadi permasalahan dan prosedur yang benar akan memberikan perlindungan maksimal bagi PMI,” tutup Wiam. (*)

 

Baca juga

Leave a Comment

About Voice Indonesia

VOICE Indonesia Merupakan Rumah untuk berkarya, Menyalurkan Bakat, Ide, Beradu Gagasan menyampaikan suara Rakyat dari pelosok Negeri dan Portal berita pertama di Indonesia yang secara khusus mengulas informasi seputar Ketenagakerjaan, Juga menyajikan berita-berita Nasional,Regional dan Global . VOICE Indonesia dedikasikan bukan hanya sekedar portal informasi berita online biasa,Namun lebih dari itu, menjadi media mainstream online pertama di Indonesia,menekankan akurasi berita yang tepat,cepat dan berimbang , cover both side, reading tourism, user friendly, serta riset.

Kontak Voice Indonesia

HOTLINE / WHATSAPP :

Follow Voice Indonesia

Unduh Aplikasi Voice Indonesia