JAKARTA,Voiceindonesia.co – Keluar masuknya Lulung dalam lingkar PPP membuat sekelumit masalah yang seharusnya dapat diantisipasi dan dihindari oleh pengurus DPP PPP menjelang tahapan pemilu dimulai. Terlebih dengan muculnya H. Lulung mengklaim bahwa dirinya keluar dari PAN lalu kembali pulang ke PPP dan langsung memimpin DPW PPP DKI Jakarta.
Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dipertontonkan H. Lulung kepada publik. Jika H.Lulung terus melakukan tidakan klaim struktur DPW PPP DKI Jakarta dihadapan media dan diaminkan oleh DPP PPP, maka kami akan menyeret DPP PPP ke dalam mahkamah partai, meskipun tahapan pemilu akan berangsur dimulai pada Maret 2022.di sampaikan melalaui Keterangan Pers yang di kirim ke redaksi akuupdate.id pada hari Jum`at 10 september 2021.
Ivan, Ketua DPC PPP Kepulauan Seribu, menyatakan bahwa “ Sebagai politisi, H.Lulung telah menciderai marwah partai PPP yang telah dibangun sebaik mungkin menjelang pemilu 2024 setelah kepergian H. Lulung, dan sebagai mantan politisi Partai PPP, H. Lulung tidak menghormati Partai PPP beserta seluruh kader Partai PPP.”Ungkap Ivan (10/9)
“Dan bukti menyatakan, bahwa H.Lulung bukanlah kader PPP yang sah karena dengan sadar dan tanpa paksaan telah menyatakan keluar dari partai PPP dan pindah ke Partai PAN, sehingga tidak ada hak apapun bagi H.Lulung mendeklarasikan dirinya sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta yang telah memiliki kepengurusan dan kepemimpinan pasca Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta dilaksanakan pada mei 2021 lalu.” Tambah Ivan.
Selain itu, Wahyudin, Anggota Formatur yang juga mengawal berjalannya Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta 2021 menyatakan bahwa “hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta pada bulan Mei lalu menjadi forum tertinggi di tingkat daerah, dan hasilnya menyatakan bahwa H. Syaiful Rahmat Dasuki memimpin DPW PPP DKI Jakarta untuk priode 2021-2026, keputusan ini mengikat dan harus ditaati serta dipatuhi oleh semua pihak, baik oleh DPP PPP maupun H. Lulung yang di saat Musyawarah Wilayah tersebut dilaksanakan, status H.Lulung bukan bagian dari kader partai PPP, tapi nyaman sebagai kader partai lain.”Ungkap Wahyudi (10/9)
“Maka dari itu, H. Lulung tidak sepatutnya, setelah keluar dari Partai PPP, lalu kembali lagi seenaknya ke dalam partai PPP tanpa melihat apa yang sudah terjadi di dalam partai PPP sendiri. Dengan demikian, sebagai politisi H. Lulung mempertontonkan sikap yang tidak elegan, dengan nyelonong masuk rumah yang sudah dihuni orang lain secara sah.” kata Wahyudin menambahkan.
Di sisi lain, M Guntur, Ketua DPC PPP Jaktim, menilai Keluar-masuknya H.Lulung bukan merupakan karakter kader partai PPP. “Karena partai PPP adalah partai dengan system pengkaderan aktif, bukan partai cabutan yang siapa saja boleh masuk hanya dengan melampirkan surat pengunduran diri dari partai lain, tanpa melalui proses partai sesuai dengan aturan partai PPP. “
“Jika ini dibiarkan, DPP PPP bersama H. Lulung hanya akan merusak konstalasi politik dan citra partai yang sudah dibangun oleh para kader partai PPP diseluruh daerah dalam menghadapi 2024 yang tahapannya akan dimulai tahun 2022.” Imbuh M Guntur
Ramainya H. Lulung kembali ke PPP dengan klaim menjabat ketua DPW PPP DKI Jakarta dianggap menyesatkan arah partai PPP. H. Syaiful Rahmat Dasuki, Ketua Terpilih Hasil Muswil 2021, pun berharap DPP PPP menyadari bahwa DKI Jakarta menjadi pusat perhatian politik, sehingga “DPP PPP harus bertindak cepat, H. Syaiful yang dekat dengan NU itu berharap DPP PPP bersama dengan H. Lulung tidak menjadikan partai kembali kelam dan suram dengan sekelumit persoalan yang membuat citra partai memburuk di tengah mulainya momentum politik. “ungkap H.Syaiful
“Jika drama H. Lulung ini tidak segera dihentikan, maka sebagai ketua hasil Muswil DPW PPP DKI Jakarta diperkuat dengan SK Muswil 2021 DPW PPP DKI Jakarta, kami beserta jajaran akan membawa DPP Partai PPP ke Mahkamah Partai, tentu ini akan sangat mempengaruhi momentum politik dan mengganggu proses tahapan pemilu 2024 yang akan dimulai enam bulan mendatang, tapi akan menjadi tatanan yang baik bagi partai PPP dalam Negara yang demokratis.” Tutup H. Syaiful. (red)
