Jakarta – Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengungkapkan 20 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar tidak tercatat dalam daftar keimigrasian negara itu.
Memang kita duga mereka masuk melalui wilaah lain dan menyebrang ke Myanmar melalui jalur ilegal sehingga tidak masuk ke dalam data keimigrasian Myanmar,” kata Judha, Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (06/05/23).
Judha mengatakan selain komunikasi, berbagai macam upaya telah dilakukan Kemlu dalam melindungi WNI di sana yang salah satunya dilakukan dengan mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Nota diplomatik tersebut sudah dijawab di mana Myanmar mengatakan ke-20 WNI tidak tercatat dalam daftar keimigrasian mereka.
Judha mengakui tantangan melindungi WNI dalam kasus ini cukup tinggi karena mayoritas WNI berada di Myawaddy yang merupakan lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan pemberontak.
Sementara itu, otoritas pusat Naypydaw juga tidak mengendalikan penuh wilayah itu sehingga kemampuan mereka dalam menyelamatkan WNI kurang optimal.
Meski demikian, Judha menegaskan pemerintah akan terus menempuh berbagai cara, baik formal maupun informal untuk menyelamatkan ke-20 WNI.
“Sekali lagi kita melakukan berbagai langkah penyelamatan kepada 20 WNI kita, baik melalui jalur formal dan informal,” katanya.
Mengenai kondisi 20 WNI tersebut, dia mengatakan komunikasi terus dilakukan dengan pihak keluarga.
“Kondisi kita pantau melalui komunikasi dengan pihak keluarga,” ungkap Judha.
