Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi,
guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam
mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan
bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi
setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi
yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai
pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik
Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan
tidak beritikad buruk.
Penafsiran
Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa
campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang
berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat
secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas
jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

1. Menunjukkan Identitas Diri Kepada Narasumber;
2. Menghormati Hak Privasi;
3. Tidak Menyuap;
4. Menghasilkan Berita Yang Faktual Dan Jelas Sumbernya;
5. Rekayasa Pengambilan Dan Pemuatan Atau Penyiaran Gambar, Foto, Suara Dilengkapi
Dengan Keterangan Tentang Sumber Dan Ditampilkan Secara Berimbang;
6. Menghormati Pengalaman Traumatik Narasumber Dalam Penyajian Gambar, Foto,
Suara;
7. Tidak Melakukan Plagiat, Termasuk Menyatakan Hasil Liputan Wartawan Lain Sebagai
Karya Sendiri;
8. Penggunaan Cara-Cara Tertentu Dapat Dipertimbangkan Untuk Peliputan Berita
Investigasi Bagi Kepentingan Publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

1. Menguji Informasi Berarti Melakukan Check And Recheck Tentang Kebenaran Informasi
Itu.
2. Berimbang Adalah Memberikan Ruang Atau Waktu Pemberitaan Kepada Masing-Masing
Pihak Secara Proporsional.
3. Opini Yang Menghakimi Adalah Pendapat Pribadi Wartawan. Hal Ini Berbeda Dengan
Opini Interpretatif, Yaitu Pendapat Yang Berupa Interpretasi Wartawan Atas Fakta.
4. Asas Praduga Tak Bersalah Adalah Prinsip Tidak Menghakimi Seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

1. Bohong Berarti Sesuatu Yang Sudah Diketahui Sebelumnya Oleh Wartawan Sebagai Hal
Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terjadi.
2. Fitnah Berarti Tuduhan Tanpa Dasar Yang Dilakukan Secara Sengaja Dengan Niat Buruk.
3. Sadis Berarti Kejam Dan Tidak Mengenal Belas Kasihan.
4. Cabul Berarti Penggambaran Tingkah Laku Secara Erotis Dengan Foto, Gambar, Suara,
Grafis Atau Tulisan Yang Semata-Mata Untuk Membangkitkan Nafsu Birahi.
5. Dalam Penyiaran Gambar Dan Suara Dari Arsip, Wartawan Mencantumkan Waktu
Pengambilan Gambar Dan Suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan
tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

1. Identitas Adalah Semua Data Dan Informasi Yang Menyangkut Diri Seseorang Yang
Memudahkan Orang Lain Untuk Melacak.
2. Anak Adalah Seorang Yang Berusia Kurang Dari 16 Tahun Dan Belum Menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi
atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi
pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain
yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia
diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber
demi keamanan narasumber dan keluarganya.
2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan
narasumber.
3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang
disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh
disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa
atau cacat jasmani.

Penafsiran

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui
secara jelas.
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali
untuk kepentingan publik.

Penafsiran

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.Kehidupan pribadi
adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan
kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak
akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak
ada teguran dari pihak luar.
2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas
pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor:
6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)