Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Polres jajarannya telah menangkap12 tersangka dari 10 Laporan Polisi terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Maluku Kombes Pol Andri Iskandar mengatakan penanganan TPPO di wilayah Maluku berdasarkan Instruksi Presiden kepada Kepolisian sejak 6 Juni 2023.
“Sejak saat itu hingga kini pihak Kepolisian, khususnya Polda Maluku melaksanakan operasi TPPO. Di Maluku, Satgas TPPO telah dibentuk,” kata Andri di Ambon, Jumat 14 Juli 2023.
Setelah dibentuk Satgas TPPO hingga 11 Juli 2023, tercatat sebanyak 10 kasus yang ditangani. Perkara-perkara tersebut tersebar di sejumlah daerah di Maluku.
“Jadi dari 10 kasus yang kita tangani ada 12 tersangka. Satu LP (Laporan Polisi) ada yang tersangkanya dua orang,” kata Andri, dilansir dari ANTARA, Sabtu 15 Juli 2023.
Mereka yang ditangap berperan sebagai muncikari.
“Artinya yang menyiapkan anak-anak di bawah umur untuk dieksploitasi seksual,” ungkapnya.
Saat ini kasus yang terungkap di wilayah Maluku yaitu terkait eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur.
“Yang kita temukan itu semuanya anak di bawah umur, miris sekali, ada yang SMA, ada yang SMP. Kebanyakan di wilayah kota Ambon,” lanjutnya.
Kasus ini perlu kepedulian semua pihak. Tidak hanya polisi tapi juga orang tua.
“Dinas instansi terkait bisa memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai fenomena yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Andri, untuk perkara tersebut selalu ada kemungkinan terjadi. Karena itu, butuh perhatian semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan.
Ia menjelaskan, eksploitasi seksual umumnya dilakukan menggunakan aplikasi MiChat. Ada juga muncikari yang berperan menawarkan kepada anak-anak di bawah umur.
Hampir setiap malam, Kepolisian melakukan pengecekan di penginapan dan tempat-tempat kost.
“Dari situlah kita menemukan kumpulan anak yang masih di bawah umur,” ungkapnya.
Selain penegakan hukum, Polda Maluku juga melakukan pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya eksploitasi seksual. Sosialisasi dilakukan melalui Bhabinkamtibmas di setiap desa binaannya.
Dalam penanganan kasus TPPO, pihaknya tidak hanya mengedepankan penegakan hukum karena penegakan hukum itu adalah langkah terakhir.
“Kami lewat Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa, kami dorong untuk selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat binaannya,” ungkap Andri.
