VOICEINDONESIA.CO, Nunukan – Kantor Imigrasi Nunukan turut serta dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergitas antara pemerintah dan Kementerian Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Acara yang digelar di Aula Hotel Laura Kabupaten Nunukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam isu pekerja migran Indonesia.
FGD ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Kepala BP2MI, Jhony Ginting, Komisi I DPR, Mansur, serta Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Zulfan Andrian Pratama.
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan paparan dari setiap instansi yang terlibat.
Baca Juga: Prabowo perintahkan Kejagung hingga KPK tindak tegas koruptor
Jhony Ginting menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan perlindungan pekerja migran.
Hal ini disambut baik oleh para peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai sektor di Kabupaten Nunukan.
“FGD ini menjadi wadah untuk bertukar ide dan informasi terkait permasalahan yang dihadapi para pekerja migran di daerah tersebut,” dikutip dari laman Imigrasi Nunukan.
Paparan yang diberikan oleh Bapak Mansur, anggota Komisi 3 DPR, juga menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran.
Baca Juga: Disnakertrans Kotim Bantu Pulangkan Belasan Pekerja Asal Karawang
Sementara itu, Zulfan Andrian dari Imigrasi menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam proses keberangkatan dan kedatangan pekerja migran, untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen dan jaringan perdagangan manusia.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber.
Kehadiran perwakilan dari Polda Kaltara, AKP Bahtiar, serta Disnaker Nunukan, juga memberikan kontribusi positif dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan terbaru yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja migran.
FGD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kolaborasi antara instansi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Nunukan.*
