VOICEINDONESIA.CO, Ketapang – TNI Angkatan Laut kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kedaulatan ekonomi dengan menggagalkan penyelundupan 11,1 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Pelindo Sukabangun, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Aksi penyelundupan itu berhasil dihentikan oleh Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Ketapang setelah mendapatkan informasi terkait truk mencurigakan yang akan diseberangkan ke Pulau Jawa menggunakan KM Dharma Ferry II, Selasa malam (3/6).
Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan truk tersebut mengangkut 680 karung bawang bombay tanpa dokumen karantina dan surat keterangan asal-usul barang.
Baca Juga: Menaker Dorong Kompetensi Tenaga Kerja Hadapi Transisi Energi
Komoditas yang diduga berasal dari Malaysia itu disamarkan dengan tumpukan kardus bekas.
“Total muatan diperkirakan mencapai Rp227 juta dalam harga pokok dan bisa mencapai hampir Rp400 juta di pasar,” ungkap Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Ivan Halim dalam konferensi pers di Mako Lanal Ketapang, Kamis (5/6).
Pemilik barang berinisial BE dan sopir truk berinisial Z langsung diamankan ke Kantor Denpomal Lanal Ketapang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Proses pendalaman kasus dilakukan bersama Bea Cukai dan Karantina Pelabuhan Ketapang.
Letkol Ivan menegaskan bahwa tindakan ini bukan semata penegakan hukum, tapi juga bentuk nyata perlindungan terhadap para petani lokal dan stabilitas pasar domestik.
Baca Juga: BP3MI Riau Cegah CPMI Ilegal ke Singapura
“Penyelundupan seperti ini menekan harga pasar dan merugikan petani kita. Dengan menggagalkan masuknya bawang ilegal, kita menjaga agar hasil panen petani dalam negeri tetap memiliki nilai,” ujar Ivan.
Aksi ini juga sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang meminta seluruh jajaran TNI AL meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyelundupan, terutama di jalur pelabuhan dan perairan strategis nasional.
Keberhasilan ini turut mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas penyelundupan dan memperkuat kedaulatan ekonomi berbasis pangan nasional.