VOICEINDONESIA.CO, Jakarta –Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan keputusan pemerintah yang tidak melanjutkan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Polyester Oriented Yarn (POY) dan Draw Textured Yarn (DTY) sudah tepat. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.
Ketua Bidang Perdagangan APINDO Anne Patricia Sutanto menjelaskan pada Selasa (26/08/2025) bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari 101 perusahaan tekstil. Menurutnya, mereka menolak BMAD karena kebutuhan bahan baku jauh lebih besar dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri.
“Permintaan nasional terhadap POY mencapai sekitar 10 kali lipat dari hasil produksi lokal. Jika impor dikenakan pungutan tambahan, maka harga bahan baku akan melonjak dan produk tekstil dalam negeri menjadi tidak kompetitif. Hal ini malah berpotensi memicu PHK massal di sektor padat karya,” ungkap Anne.
Baca Juga: APINDO Soroti Tren Investasi Padat Modal Kurangi Serapan Tenaga Kerja
Anne menyoroti sikap Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Ia menilai asosiasi itu tidak konsisten karena sebagian anggotanya masih melakukan impor meski meminta perlindungan industri lokal.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan administrasi yang dilakukan APSyFI.
Baca Juga: Data PHK Kemnaker dan Apindo Berbeda Jauh, Kok Bisa?
“Kalau APSyFI sendiri tidak tertib administrasi, misalnya dalam pengisian data kapasitas dan realisasi produksi ke Sistem Informasi SIINas, bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran sesuai yang sudah diatur dalam Permendag 17 tahun 2025 yang sebenarnya tetap mengatur PI dan Pertek untuk sektor TPT?” kata Anne.
Anne menambahkan, kualitas dan spesifikasi produk POY dalam negeri belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri semi hilir. Menurutnya, impor tetap dibutuhkan agar produksi tekstil nasional berjalan normal.
“Lucu kalau industri hulu yang sebagian masih bergantung pada impor justru ingin membatasi pasokan bagi industri hilir. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah terkait tidak diteruskannya BMAD atas POY dan DTY saat ini paling adil dan seimbang, karena melindungi industri padat karya sekaligus kepentingan masyarakat luas,” tegas Anne Patricia Sutanto.
