VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan pemerintah hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu.
“Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Selasa (30/9/2025).
Purbaya menjelaskan pencairan subsidi dan kompensasi dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi rupiah, dan meningkatnya volume barang bersubsidi. Ia menekankan bahwa meski ada penyesuaian harga BBM dan listrik sejak 2022, sebagian besar harga jual belum menyentuh tingkat keekonomian.
Baca Juga: 26 Ribu Rumah Subsidi Diserahkan Serentak
Pemerintah, lanjutnya, tetap menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat. Subsidi ini memungkinkan masyarakat memperoleh BBM, LPG, listrik, dan pupuk lebih murah.
Misalnya, untuk Pertalite masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. Selisih Rp1.700 per liter atau 15 persen ditanggung APBN melalui kompensasi.
Baca Juga: Prabowo Targetkan 350 Ribu Rumah dan 130 Ribu Lapangan Kerja Baru
Untuk solar, masyarakat cukup membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian Rp11.950 per liter. Artinya, APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen.
Sementara untuk LPG 3 kilogram, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tandas Menkeu.
Data pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi barang bersubsidi hingga Agustus 2025. Konsumsi BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg tumbuh 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi bertambah 3,8 persen, dan pupuk melonjak 12,1 persen.
“Ini peningkatan terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran,” pungkas Menkeu.
