VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak perlu mengambil anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.
Pernyataan tegas ini muncul menjawab kekhawatiran akan opsi relokasi anggaran yang sempat disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jika serapan dinilai tidak optimal.
Baca Juga: Luhut: Tidak Ada Rencana Naikkan Pajak Motor dan BBM
Luhut mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran program yang menyasar kesejahteraan rakyat ini. Dia menekankan bahwa biaya dana bisa meningkat apabila dana mengendap dan tidak segera terserap untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Jadi, kalau anggaran MBG terserap optimal, dampaknya langsung terasa di akar rumput dan memberi kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Baca Juga: Menko Luhut: Tingkatkan Lapangan Kerja Lewat “Family Office”
Ia meyakini dana yang cepat berputar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat grassroot.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, total anggaran yang telah diserap mencapai Rp21,64 triliun atau setara 34 persen dari total pagu anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.
“Jadi sudah 37 persen penerima manfaat telah menerima makan bergizi dalam waktu sembilan bulan,” katanya. Angka ini menunjukkan percepatan distribusi manfaat program kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dadan menyebutkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menjadi kunci percepatan serapan anggaran. Ia memproyeksikan setiap satu dapur SPPG yang berdiri bisa menyerap anggaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar, yang akan langsung berdampak pada peningkatan layanan gizi bagi masyarakat.
