VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mengoordinasikan program pelatihan bagi 500 ribu tenaga kerja terampil di berbagai sektor strategis, seperti welder, hospitality, perawat, dan sektor skilled worker lainnya.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam Kick-Off Meeting Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah di Gedung Ali Wardana, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: Industri Rokok “Senyum” Tidak Ada Kenaikan Cukai
Menteri Mukhtarudin menegaskan, KemenP2MI akan menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga vokasi pemerintah dan daerah, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan swasta.
“KemenP2MI akan berperan sebagai leading sektor dalam program ini, bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyiapkan tenaga kerja terlatih melalui pendekatan terintegrasi: pelatihan, sertifikasi/kompetensi, dan penempatan,” ujar Mukhtarudin.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian, lembaga, dan dunia pendidikan dalam menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
Baca Juga: Selain Gaji Setara UMK, Peserta Magang Nasional 2025 Bakal Dapat Ini
“Kami berkomitmen menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing di kancah internasional,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program ini.
Dana tersebut akan digunakan untuk pelatihan 500 ribu tenaga kerja yang akan mengisi 500 ribu lapangan pekerjaan di luar negeri.
“Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin memerintahkan untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja di bidang welder, hospitality, perawat, dan sektor skilled worker lainnya,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, KemenP2MI diminta mengoordinasikan program ini agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap secara kompetensi, tetapi juga memiliki kesempatan bekerja di luar negeri melalui skema penempatan yang legal dan terproteksi.
“Keterlibatan KemenP2MI penting agar tenaga kerja yang dilatih ini dapat dipekerjakan di luar negeri. Ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden dengan berbagai kepala negara yang menyatakan kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia,” jelasnya.
Program pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja terampil di tingkat global, sekaligus mendukung prioritas nasional dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM.
