VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Gelombang massa buruh membanjiri Jakarta Convention Center (JCC) dalam konsolidasi besar-besaran yang digelar Kamis (30/10/2025). Ribuan anggota dari berbagai federasi di bawah payung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkumpul, mengubah venue prestisius itu menjadi arena tekanan politik menjelang momentum krusial penetapan upah minimum tahun depan.
Momentum ini bukan sekadar pertemuan rutin organisasi buruh. Konsolidasi tersebut mengusung pesan ganda yang kontradiktif: memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus melayangkan ancaman perlawanan jika kebijakan pengupahan tidak memihak pekerja. Dualitas sikap ini mencerminkan strategi politik buruh yang semakin matang dalam menegosiasikan posisi tawarnya.
Suasana di dalam venue sangat elektrik dengan orasi pembuka yang memancing respons massa. Panggilan kepada “Garda Metal, Laskar SPN, Kopaskep dan satgas-satgas federasi lainnya” dijawab serempak oleh ribuan buruh yang siap dimobilisasi. Teriakan slogan perlawanan bergema keras, menunjukkan kekuatan organisasi dalam mengkonsolidasikan massa di tengah fragmentasi politik nasional.
Baca Juga: Serikat Pekerja Tagih Janji Prabowo Soal Berantas Impor Ilegal
Dalam orasinya, pemimpin tertinggi konfederasi tersebut mengungkapkan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai pro-rakyat. Program pembebasan utang UMKM, penguatan koperasi desa, hingga skema penyelamatan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui jalur pendidikan disebutnya sebagai terobosan yang patut didukung. Bahkan ia menggunakan narasi emosional tentang quantum lift bagi rakyat kecil yang bisa mengakses pendidikan berkelas dunia.
Namun dukungan tersebut datang dengan syarat ketat. Ketua Partai Buruh yang juga memimpin KSPI itu menegaskan batasan kekuasaan yang tidak boleh melanggar hak pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraannya.
Baca Juga: Ancam Mogok Nasional, Ini 4 Tuntutan Buruh di Bandung Barat
“Kekuasaan pasti ada batasnya. Tidak boleh merampas hak orang lain untuk memperjuangkan hak-haknya,” ujar Said Iqbal menegaskan prinsip organisasinya.
Sorotan paling tajam tertuju pada manipulasi formula pengupahan yang terjadi di level birokrasi. Terungkap fakta bahwa indeks penetapan upah yang awalnya ditetapkan eksekutif tertinggi di angka 0,9 ternyata diturunkan drastis menjadi rentang 0,2 hingga 0,7 dalam regulasi turunannya. Penurunan signifikan ini berpotensi memangkas kenaikan upah jutaan pekerja tahun depan.
“Masa indeks yang sudah diberikan Presiden diturunkan? Ini menurunkan keputusan Presiden! Lawan, Lawan!” seru pemimpin buruh tersebut membakar amarah massa.
Pengungkapan ini menjadi isu sentral yang mengubah arah konsolidasi dari sekadar pertemuan internal menjadi deklarasi perang terhadap kebijakan yang dinilai tidak konsisten. Buruh merasa dikhianati oleh aparat birokrasi yang mengubah komitmen politik menjadi aturan teknis yang merugikan. Ketidakkonsistenan antara janji eksekutif dengan implementasi regulasi ini yang memicu kemarahan kolektif.
Organisasi buruh ini memposisikan diri sebagai kekuatan moral dalam lanskap politik Indonesia. Mereka mengklaim peran sebagai pengawal keadilan sosial yang tidak ragu mengkritik pemerintah manapun, termasuk rezim yang sedang mereka dukung. Strategi dukungan kritis ini memungkinkan mereka mempertahankan leverage politik sambil tetap menjaga akses kepada pembuat kebijakan.
Konsolidasi ditutup dengan peringatan keras kepada elit politik yang dianggap hanya mengejar kepentingan sesaat. Deklarasi “Cukup! Enough is enough!” menjadi penanda bahwa organisasi ini siap mengubah dukungan menjadi oposisi jika tuntutan mereka diabaikan. Mobilisasi massa yang tertib namun masif di JCC menunjukkan kapasitas organisasional yang tidak bisa diremehkan dalam kalkulasi politik menjelang 2026.
Bagi KSPI, perjuangan kesejahteraan buruh bukan sekadar isu kampanye tetapi agenda politik jangka panjang yang harus diperjuangkan dengan konsistensi. Mereka menegaskan posisi di garis depan, baik sebagai pendukung program kerakyatan maupun sebagai kekuatan oposisi terhadap kebijakan yang mengingkari janji kepada pekerja.
