JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berkomitmen meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan dalam kerja sama investasi di Indonesia. Hubungan ketenagakerjaan yang baik berperan penting untuk memastikan investasi dapat berkelanjutan, berkontribusi bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menjadi fokus dalam program benchmarking yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah RRT di lima kota di RRT pada 20-30 Mei 2022. Program ini diikuti perwakilan birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan di daerah, dan serikat buruh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang memimpin delegasi Indonesia dalam program ini menjelaskan, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
“Kita mendorong adanya pemahaman bersama antara kedua pihak soal isu ketenagakerjaan ini,” kata Sekjen Anwar di Beijing, RRT, Senin (22/5/2023).
Baca Juga : Menaker Dorong Produktivitas Perempuan Melalui Wirausaha
Delegasi Indonesia di Beijing, Senin sore, diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial RRT, Yu Jiadong. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Anwar menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas hubungan kerja.
Hal itu antara lain diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, diupayakan pula adanya peningkatan kesempatan kerja.
“Pemerintah kedua negara sepakat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pembahasan lebih teknis,” katanya.
Ia lebih lanjut mengatakan, program benchmarking ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan ketrampilan pada proyek-proyek investasi Tiongkok bagi tenaga kerja Indonesia.
“Kita ingin perusahaan Tiongkok di Indonesia juga mengembangkan pendidikan vokasi. Perusahaan bisa menjadi tempat magang, dan pada akhirnya pemagang yang berkinerja baik bisa diangkat menjadi pegawai,” ujarnya.
Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia umumnya didorong untuk segera terealisasi dan beroperasi. Pada tahap awal, penanam modal membawa serta teknologi sekaligus tenaga kerja yang sudah menguasai teknologi itu dari negara asal.
Menurutnya, program transfer pengetahuan dan keterampilan krusial untuk memastikan agar proyek itu pada gilirannya dapat diserahkan dan dikelola oleh tenaga kerja Indonesia.
“Pengembangan kapasitas pekerja, termasuk transfer pengetahuan dan ketrampilan, itu program yang harus berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tahapan dan target yang jelas. Untuk itu, perlu kerja sama dengan industri,” ujarya. (*)
