VOICEINDONESIA.CO, Mataram – Indonesia Esports Association (IESPA) menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi industri gim hingga ke tingkat desa untuk mengubah paradigma dari konsumtif menjadi produktif. Hal itu disampaikan Ketua Umum IESPA Nasional, Ibnu Riza Pradipto dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 di Mataram, NTB, Sabtu (26/7/2025).
Ibnu Riza menjelaskan bahwa IESPA tidak hanya menyosialisasikan, tetapi juga mengedukasi e-sports dan gaming industri yang telah menjadi subsektor ekonomi kreatif. Organisasi tersebut menargetkan penyebaran pemahaman tentang potensi ekonomi industri gim ke seluruh wilayah Indonesia.
“Industri gim saat ini menjadi subsektor ekonomi kreatif yang menyumbang kurang lebih 4% GDP, itu harus difokuskan dan juga diperhatikan karena kita tidak hanya menjadi gamers konsumtif tetapi juga harus produktif,” jelasnya.
Baca Juga: Menekraf: Indonesia Punya Potensi Bersaing di Industri E-Sport
IESPA melihat kehadiran Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam pembukaan FORNAS VIII sebagai bukti fokus Kementerian Ekonomi Kreatif terhadap subsektor esports dan gaming industri. Ibnu Riza menilai bahwa sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Untuk itu, kita harus menyosialisasi dan edukasi untuk esport dan industri gim ke daerah-daerah bahkan Kabupaten/kota hingga ke desa,” jelasnya.
Baca Juga: Menaker dan Menekraf Jalin Sinergi Perkuat SDM di Sektor Ekonomi Kreatif
Ketua Umum IESPA menekankan bahwa esports telah berperan aktif dalam ekonomi Indonesia dan memiliki peluang karir yang luas. Menteri Ekraf turut menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam melihat industri esports dengan berbagai peluang profesi yang tersedia.
“Karir di esport juga tidak sebatas menjadi pemain profesional, ada peluang besar di bidang manajemen pemain, pengelolaan turnamen, showcasting, manajemen produksi, hingga analis data dan storytelling,” ujar Menteri Ekraf.
Ajang FORNAS VIII 2025 yang berlangsung pada 26-27 Juli ini diharapkan menjadi momentum penguatan ekosistem gim Indonesia di tingkat nasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah hingga komunitas lokal.
