VoiceIndonesia.co – Usai melantik dan mengukuhkan pejabat administrator, pengawas dan fungsional, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung adakan rapat pimpinan pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Pada rapat pimpinan tersebut, Benny menyampaikan BP2MI mendapat anggaran kurang lebih Rp192 milliar dan anggaran belanja tambahan 2023 yang awalnya Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar.
Kepala BP2MI itu juga memberi motivasi dan menantang pada pimpinan unit untuk merencanakan program serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk bekerja bagi pekerja migran Indonesia.
“Pagu indikatif kita naik. Ada sejarahnya, hanya BP2MI yang berani membuat surat menolak keputusan anggaran dari Kemenkeu RI yang tidak sesuai perencanaan dan harapan kami,
“Pertanyaannya adalah kalau anggaran kita sudah dinaikkan, siapkah kita bekerja lebih maksimal lagi?. Jangan-jangan karena kita tidak siap dan akhirnya penyerapan atau realisasi anggarannya tidak berjalan. Karena ini akan menjadi baseline. Kita harus merumuskan program yang nendang dan bekerja progresif,’’ ujar Benny.
Lanjut Benny menyampaikan, bahwa Kemenkeu mengatakan dalam pertengahan anggaran berjalan dapat diusulkan kembali pada ABT.
Selain itu, Benny memberikan koreksi terkait lemahnya pemikiran atau narasi yang diperjuangkan jajaran pimpinan BP2MI saat rapat pimpinan Kementerian Lembaga (K/L), tujuannya untuk menjadi perbaikan berikutnya.
‘’Kita kurang mampu meyakinkan dan reasoning kita lemah dalam rapat-rapat Kementerian Anggaran. Kita harus mampu merasionalkan anggaran, dengan program yang cukup luar biasa dan tepat yang dikerjakan BP2MI. Kita telah berusaha sepenuh waktu, bekerja demi pekerja migran Indonesia dan keluarganya dengan melakukan transformasi besar. Hal itulah yang harus diimbangi dengan porsi anggaran yang memadai,’’ tutur Benny tegas.
Benny memaparkan pula terkait progres perjuangan yang dilakukan BP2MI selama ini. Dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan langsung dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dihadiri juga Kepala BP2MI.
Pembahasan dalam Ratas begitu menempatkan keberpihakan Presiden pada isu-isu BP2MI untuk dibahas secara bersama. Perintahnya usulan-usulan BP2MI ditindaklanjuti.
‘’Dalam Ratas yang dipimpin Presiden Jokowi, lebih membahas terkait isu-isu yang didorong BP2MI. Membahas pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia, isu IMEI handphone, isu rumah murah bersubsidi, dan penguatan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.
“Ini yang ingin saya update, kita harus potret ke arah mana, perubahan-perubahan mana yang harus dilakukan K/L. Irisan dan titik temu mana yang kerja-kerja mana yang harus dilakukan secara kolaboratif,’’ tutur Benny.
Untuk dikatahui, Rapim ini dihadiri Sestama, Deputi, Direktur, dan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kepala BP2MI diakhir sambutannya juga memacu seluruh jajarannya untuk bekerja produktif, jangan merasa puas dengan capaian-capaian yang telah diraih. Namun, terus meningkatkan kualitas kerja demi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
