VOICEIndonesia.co, Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) laksanakan Kongres ke-VII dengan tema “Memperkuat Akar Gerakan Buruh Migran dan Keluarganya Dalam Melawan Penindasan Melalui Penindasan Lintas Sektor” di Gedung Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin, 4 Desember 2023.
Ketua Umum SBMI, Hariyanto menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota SBMI yang hadir dengan biaya transportasi sendiri hingga meninggalkan pekerjaan di luar negeri serta tetap menjaga semangat untuk kerja-kerja serikat buruh migran Indonesia.
“Salam juga saya sampaikan untuk anggota yang tidak bisa hadir di kongres 2023 ini untuk menghadiri mandat tertinggi dari organisasi,” kata Hariyanto.
Bagi SBMI, bahwa kesejahteraan buruh migran dan keluarganya tidak pernah diberikan secara cuma-cuma namun sejarah adalah saksi bagaimana SBMI dan anggotanya berjuang untuk memenuhkan pelindungan buruh migran Indonesia.
“Carut marutnya persoalan terkait migrasi dan pelindungan bagi buruh migran masih disebabkan oleh kebijakan yang menyebabkan relasi kuasa ketimpangan dari desa sampai kembali ke desa, buruh migran Indonesia masih merasa takut dari praktik perdagangan orang,” lanjut Hariyanto.
Baca Juga: Mendag: Kenaikan Harga Cabai Akan Diatasi Karena Pengaruhi Inflasi
Hariyanto menjelaskan bahwa melalui kongres yang diadakan, SBMI menegaskan sampai saat ini SBMI tetap berada dalam garis politik yang terkandung di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SBMI.
Dewan Pertimbangan SBMI, Dina Nuriyati menegaskan bahwa buruh migran Indonesia berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan negara asal dan negara tujuan dalam artian negara maju masih sangat bergantung dengan buruh migran indonesia.
“Bukan kita yang mengemis pekerjaan ke negara tujuan tapi negara tujuan yang membutuhkan buruh migran Indonesia. SBMI harus terus mengawasi implementasi Undang-Undang 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran” Jelas orasi Dina Nuriyati.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang sekaligus membuka rangkaian Kongres-VII SBMI menyampaikan bahwa pemerintah, lembaga dan stakeholder tetap harus bekerjasama dalam implementasi kebijakan terkait buruh migran.
Ida Fauziyah melanjutkan bahwa SBMI juga menjadi pihak yang berkontribusi besar terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Jabar Sebut Pendataan Jadi Kunci Pelindungan PMI
Ida Fauziyah juga mengatakan bahwa tidak berhenti untuk terus mengagumi langkah-langkah yang dilakukan oleh SBMI yang secara umur sudah 20 tahun di forum kongres yang sudah ketujuh.
“Kami menyadari upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum memenuhi seluruh kepentingan teman-teman yang bekerja di luar negeri dan sadar bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dengan kata lain membutuhkan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah kota sampai desa dan stakeholder dari gunung sampai hilir untuk menyiapkan hulu yang menjadi sumber perekrutan pekerja migran indonesia dengan penguatan yaitu skill dan kompetensi para buruh migran Indonesia” tutur Menteri Ketenagakerjaan.
Turut hadir di pembukaan konferensi nasional adalah seluruh anggota SBMI dari Aceh sampai Flores Timur dan perwakilan DPLN SBMI Malaysia sampai Timur Tengah sebanyak seribu orang, kementerian dan lembaga terkait, serta jaringan nasional dan jaringan regional masyarakat sipil.
Setelah membuka acara secara resmi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri yang diwakilkan oleh disposisi direktorat jenderal, beserta ketua umum SBMI melakukan penyiraman tiga pohon harapan buruh migran secara simbolik dan menutup acara dengan sesi foto bersama.
