Padahal, menurut Kautsar, hal tersebut telah didukung oleh keputusan politik DPR yang menjadi kesimpulan rekomendasi RDP DPR tanggal 8 Juni 2022.
“BP2MI sampai hari ini belum ada Langkah konkret untuk melaksanakan kesimpulan rekomendasi rapat tersebut”, tegas Kausar.
Kondisi demikian justru membuat banyak peluang kerja yg terabaikan dan potensi devisa negara yang dapat dihasilkan dari para pekerja migran menjadi terhambat. Kausar membeberkan data bahwa banyak PMI yang justru menunggu keberangkatan.
“Dari hasil pengamatan kami, terdapat puluhan ribu Calon PMI dengan tujuan penempatan Informal ke Taiwan yang sudah terdata dan menunggu di Sisko BP2MI (Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indoensia) yang terjadi akibat belum terbitnya peraturan badan tentang komponen biaya” tandas kausar.
Kondisi demikian menandakan bahwa iklim penempatan pekerja migran di Indonesia saat ini berada dalam titik nadir.
“oleh karena itu, kami menghadap KSP Bapak Moeldoko untuk meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin,” ungkap Kausar.
