“Kami sudah selangkah lebih maju dalam advokasi hukum. Idealnya, perjanjian ini harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak,” ujarnya.
Dios menilai transparansi merupakan kunci dalam menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak di manning agency.
Diskusi ini juga menghasilkan usulan agar MRC tak hanya berperan sebagai tempat pengaduan perselisihan kerja, tetapi juga sebagai pusat informasi dan edukasi bagi calon AKP, manning agency dan perusahaan penempatan.
Baca Juga: Presiden Minta Penegak Hukum Tak Ragu Tindak Tegas Judi Online
Dengan adanya MRC, diharapkan ada kesepahaman yang sama terkait nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan. Dukungan Disnaker dan pendampingan MRC juga dapat membantu AKP dan perusahaan penempatan untuk menjalankan tugas mereka sesuai standar yang telah ditetapkan.
Peran Penting Regulasi dan Harmonisasi Lintas Kementerian juga tak luput didiskusikan pada FGD ini, Muzahidah dari Kemnaker menyampaikan bahwa PP Nomor 22 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum dengan mendorong penyelesaian perselisihan melalui pengadilan industrial.
