VOICEIndonesia.co,Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat peran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Agung Nur Rohmad saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) LPKS di Bali, Selasa (15/10/2024) menekankan pentingnya LPKS sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja.
“Selain Lembaga Pelatihan Vokasi milik pemerintah, LPKS juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia,” ujar Agung.
Namun, menurut Agung, untuk mencapai target tersebut, LPKS harus beroperasi secara profesional, berkualitas, dan kredibel, memiliki program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, memiliki instruktur yang kompeten, serta didukung sarana dan prasarana pelatihan yang memadai dan sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Sebagai langkah konkret, ungkapnya, pemerintah telah mengalokasikan program dan anggaran khusus untuk meningkatkan mutu LPKS di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, pemerintah memfasilitasi 1.040 program pelatihan yang terakreditasi di LPKS, dengan 530 program didanai oleh APBN dan 510 program menggunakan dana Dekonsentrasi.
