Menurut Karding, pelayanan yang optimal tidak akan terwujud selama masih ada pihak-pihak yang bermain dan merugikan pekerja migran Indonesia.
Oleh karena itu, Karding mengatakan akan melakukan pembenahan dari bawah agar pelayanan terhadap calon pekerja migran hingga pekerja migran Indonesia bisa optimal.
“Sepanjang orang-orang saya, di kementerian saya, masih terima duit, masih main bawah tangan, tidak akan ada pelayanan yang sempurna. Oleh karena itu ini semua harus dibenahi,” kata Karding.
Untuk diketahui, KemenP2MI bekerja sama dengan Uni Eropa, ILO, Jaringan Buruh Migran dan APINDO bersama-sama menyelenggarakan Lokakarya Multipihak untuk Implementasi Perekrutan yang Adil dan Pengawasan Terpadu yang responsif Gender.
Baca Juga: Ada 1,7 Juta Permintaan Pekerja di Luar Negeri, Menteri P2MI Minta Pemda NTT Bantu Pelatihan
Lokakarya ini menandai peluncuran serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan tata kelola migrasi kerja di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.
