VOICEIndonesia.co, Bandar Lampung – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Lampung untuk terus meningkatkan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
“Hari ini Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dan kabupaten peduli pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, saya minta dapat terus meningkatkan pelayanan PMI di daerah ini,” ujar Ida Fauziyah, di Lampung, 19 Desember 2023.
Ida Fauziyah juga mengatakan bahwa ada pekerja migran Indonesia purna penempatan berprestasi yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selbah atas nama Deni Hendri Saputra.
“Selain mengucapkan selamat atas prestasi tersebut. Harapannya dengan pemberian penghargaan ini bisa memotivasi dan menjadi pemicu bagi Lampung untuk bisa bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada PMI yang ada di daerahnya,” katanya.
Ida Fauziyah juga mengatakan selain memberikan pelayanan terbaik pemerintah provinsi dan kabupaten pun diharapkan bisa memotivasi para pekerja migran Indonesia agar memiliki kompetensi yang baik.
“PMI harus dimotivasi agar menjadi pekerja yang berdaya saing, inovatif, dan memiliki kompetensi yang baik untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera,” ucapnya.
Baca Juga: 491 Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan ke Korsel
Menurut Menaker dengan keikutsertaan pemerintah daereah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi PMI di wilayah masing-masing menjadi wujud dari memperkuat pilar pembangunan.
“Kami mengapresiasi kontribusi pemerintah kabupaten dan provinsi dalam melakukan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri, lalu dalam proses penempatan dan perlindungan PMI. Maka dapat diartikan pemerintah daerah adalah bagian dari pembentuk pilar pembangunan,” tambahnya.
Dilansir dari ANTARA, Bupati Lampung Timur Dawan Rahadjo mengatakan pihaknya komitmen untuk terus memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di daerahnya.
“Perlindungan PMI dari sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja melalui jaminan sosial adalah tanggung jawab negara yaitu di dalamnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucap Dawam Rahardjo.
Ia menjelaskan dengan jumlah PMI 15.641 orang penempatan PMI di Lampung Timur masih banyak ditemukan permasalahan seperti adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan PMI nonprosedural.
“Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus berkomitmen untuk melindungi para PMI agar mereka semakin maju dan kualitasnya semakin meningkat. Kami pun telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan PMI secara berkelanjutan,” ujarnya.
