Lima hari kemudian, BP3MI Jawa Barat telah mengambil kembali dokumen tersebut dan mengembalikannya kepada Mila pada Senin (18/11).
Dalam pesannya, Karding menegaskan agar pekerja migran mengikuti jalur-jalur resmi saat bekerja di luar negeri sehingga upaya perlindungan dan jaminan keamanan bagi para PMI akan lebih maksimal.
Baca Juga: Kemnaker: Program ULD serap 770 penyandang disabilitas
“Kondisi ini itu menjadi contoh akibat jadi PMI non-prosedural, sehingga pemerintah tidak bisa memberikan jaminan perlindungan utuh saat (mereka) bekerja di luar negeri,” katanya.
Karding mengingatkan bahwa peristiwa yang dialami Mila menggarisbawahi pentingnya bagi calon PMI untuk memilih jalur-jalur prosedural sehingga keselamatan mereka terjamin saat bekerja di luar negeri.
Ke depan, Karding meminta kepada pemerintah di kecamatan hingga desa di Kabupaten Majalengka untuk benar-benar mengawasi warganya yang ingin bekerja di luar negeri agar mereka menempuh jalur-jalur prosedural.
“Kami ingin pemerintah kecamatan hingga desa di Kabupaten Majalengka untuk benar-benar mengawasi warganya yang akan bekerja menjadi PMI harus menempuh jalur prosedural. Ini harus dilakukan kolaborasi bersama antara semua pihak,” kata Karding.*
