VOICEINDONESIA.CO, Batam – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengungkapkan sejumlah strategi mengatasi maraknya pemberangkatan pekerja migran Indonesia unprosedural atau ilegal melalui Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Strategi tersebut dengan meningkatkan penegakan hukum dan upaya mengklasifikasikan pekerja migran ilegal menjadi beberapa klaster untuk dilatih kembali. Setelah menjalani pelatihan, mereka bisa berangkat aman secara prosedural.
“Kita punya rencana dengan Polda untuk mendorong mereka yang betul-betul mau bekerja, akan kita bantu untuk dilatih lebih awal, kemudian diberangkatkan secara prosedural, legal!” tegasnya usai Deklarasi Bersama Pencegahan Pekerja Migran Ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Mapolda Kepri, Jumat (25/4/2025).
Baca Juga: Nasib Pilu Wanita Karawang Korban TPPO di Libya
Menteri Karding berharap dengan pendekatan lebih halus seperti itu bisa mengurangi hingga mencegah masyarakat Indonesia berangkat kerja secara ilegal di luar negeri.
Apalagi Batam, kata dia, menjadi pusat transit dan pintu keluar-masuk utama pekerja migran ilegal karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
“Di Batam ini harus kita kepung dengan berbagai macam cara (pencegahan),” ungkap Menteri Karding.
Baca Juga: Mensos Ajak Calon Siswa Kunjungi Sekolah Rakyat di Banyumas
Dia juga memandang, perlunya pencegahan yang menargetkan calo atau mafia pekerja migran ilegal yang kerap menjadikan masyarakat sebagai korbannya. Dengan kata lain, dibutuhkan penegakan hukum yang kuat di Kepulauan Riau.
Orang nomor satu di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) ini mengatakan, upaya pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan kasus TPPO tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Sebab itu, KemenP2MI menggandeng Polda Kepri dalam menekan kasus masyarakat berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal melalui Batam.
Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin sepakat dengan strategi Menteri Karding. Asep menegaskan, akan meningkatkan upaya pencegahan terkait pekerja migran Indonesia ilegal yang memang telah menjadi perhatian pihaknya selama ini.
Asep menyebutkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memberikan atensi agar permasalahan Kepulauan Riau menjadi pilihan transit dan pintu keluar-masuk utama pekerja migran ilegal bisa segera dituntaskan.*
