“Jika usaha kita sudah maksimal dalam memperjuangkan pembebasan biaya penempatan bagi PMI ini, tapi masih ada yang belum setuju, maka tidak ada jalan lain, kita adakan konferensi pers tentang keberpihakan kita, serta terbuka kepada publik, siapa saja yang masih belum bisa sepenuhnya komitmen dengan pembebasan biaya penempatan,” ungkapnya.
Selain pembahasan intens tentang pembebasan biaya penempatan bagi PMI, Benny juga turut mencermati beberapa hal yang kurang optimal dalam kinerja BP2MI tahun 2022, seperti birokrasi yang berbelit, tindak lanjut dari penanganan kasus, serta pemetaan modus para calo, maupun oknum PMI itu sendiri yang nakal.
“Mudah-mudahan awal tahun 2023 ini menambah semangat kita, menguatkan ikhtiar dalam melindungi PMI, serta memulai tradisi baru, bahwa segala keputusan dan pembahasan yang kita lakukan, publik harus tahu bahwa kita di pihak mereka,” pungkas Benny menutup Rapim awal tahun 2023 ini.***
