Jakarta – Merespon sejumlah keluhan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) perihal Kredit Tanpa Agunan (KTA), termasuk PMI Hongkong, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani bergerak cepat membuat agenda pertemuan dengan Direksi Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam hal itu, Benny mengatakan niat baik dirinya untuk membantu PMI disalahmanfaatkan.
‘’Skema KTA untuk PMI sangatlah membantu PMI dan Keluarganya. Selain bunganya kecil (11%), juga menyelamatkan PMI dari praktek menjual aset miliknya. Meminjam ke rentenir yang diikat dengan pengembalian yang tinggi. Tapi, sayangnya terjadi insiden penyalahgunaan. Rupanya ada pihak yang mencoba bermain. Hal ini telah disampaikan 53 PMI yang menjadi korban,’’ ujar Benny saat bertemu Direksi BNI, di Wisma 46 BNI Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dia menyatakan, siapapun yang mencuri peluang dari proses penyaluran program KTA tersebut untuk mencari keuntungan, maka pihaknya bakal mengusut dan memproses secara tegas melalui jalur hukum.
Menurutnya, keberpihakan negara melalui BP2MI yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN jangan diikuti oleh sindikat lainnya seperti ijon rente (Rentenir).
‘’Saya tidak mau niat baik negara, BP2MI dan BUMN, melalui BNI dalam implementasi program KTA, dimanfaatkan rentenir atau sindikat sebagai pihak ketiga yang memberatkan PMI. Yang terjadi di lapangan, ada PMI yang dibebani bunga pinjaman tidak wajar. Ini kejahatan, dan akan kami usut tuntas,’’ kata Benny, di hadapan Direktur Institusional Banking, Sis Apik Wijayanto, dan sejumlah jajarannya yang hadir dalam pertemuan itu.
Melalui berbagai pertimbangan, Benny tak mau korbannya bertambah semakin banyak, sehingga ia meminta pihak BNI untuk menghentikan sementara program KTA dengan skema P to P (Private to Private).
Baca juga : Menaker Dorong TKM Ciptakan Lapangan Kerja
Hal itu dilakukan, seiring Benny beserta jajarannya melakukan investigasi permasalahan pemanfaatan KTA yang tidak sesuai ketentuan.
‘’Besaran bunga dari KTA telah diatur. Ini memudahkan PMI, kok dalam prakteknya ada oknum yang meminta PMI membayar bunga lebih dari yang seharusnya. Ini tidak boleh. Saya minta KTA untuk program P to P dihentikan dulu. Kita meminimalisir, mencarikan solusi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Saya juga minta agar kasus ini diusut tuntas, jangan main-main dengan PMI. Jika ada sindikat rentenir yang terlibat kita seret untuk proses hukum,’’ kata Benny dengan tegas.
Selanjutnya, Sis Apik Wijayanto meminta BP2MI agar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan sejumlah PMI tersebut.
Sis Apik bilang, pihaknya tak main-main untuk menerapkan sanksi tegas bagi pihak internal BNI yang main-main dalam hal tersebut.
Sis Apik menegaskan bahwa akan melakukan evaluasi dari tahapan penyaluran KTA kepada para PMI tersebut.
‘’Tidak boleh siapapun mengambil untuk pogram KTA PMI. Saya mohon Pak Kepala BP2MI untuk kita carikan solusinya bersama. Saya juga tak mau Lembaga BNI dibawa-bawa seolah terlibat dalam praktek curang tersebut. Menjadi komitmen saya, bila ada pegawai internal BNI ditemukan bermain maka akan kami terapkan sanksi yang seberat-beratnya. Kami akan mengevaluasi program ini, dan sudah barang tentu setuju dengan apa yang disampaikan Pak Benny tadi, jangan sampai KTA disalahmanfaatkan,’’ ucap Sis Apik.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP2MI turut didampingi oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon dan Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Sri Andayani. Kemudian dari pihak BNI, juga hadir GM BNI Teddy Wishadi, GM BNI Ahmad Salman Somantri, dan DGM BNI, Nyoman. Octareno
