Ia juga mengkritik implementasi kebijakan moratorium atau penghentian sementara penempatan PMI ke Timur Tengah yang dicanangkan pada Mei 2015. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berjalan efektif karena tidak adanya kekompakan antar lembaga pemerintah.
Pada praktiknya, meski satu kementerian telah menutup pintu, jalur-jalur tidak resmi atau bahkan yang difasilitasi oleh oknum di lembaga lain tetap terbuka, membuat para pekerja migran tetap bisa berangkat dan rentan menjadi korban.
“Ketika penempatan ke Arab Saudi dan Timur Tengah ditutup pada Mei 2015, pejabat pemerintah itu enggak pada kompak. Menteri Tenaga Kerja menutup, yang lain meloloskan melalui bandara dan perbatasan. Akhirnya ditutup tapi terbuka,” tegas Bobi.