VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat ada 2.585 kasus perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban perdagangan orang melalui sindikat penipuan kerja online yang beroperasi di Asia Tenggara pada paruh pertama tahun 2025. Angka mengejutkan terungkap bahwa sekitar lebih dari 75 persen merupakan orang yang terjerat perdagangan orang di sektor penipuan kerja online.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo dalam evaluasi satu tahun pemerintahan yang disampaikan pada Senin (20/10/2025), melaporkan sebanyak 87 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari NTT meninggal di luar negeri terhitung sejak Januari hingga Agustus 2025.
Mayoritas korban bekerja di sektor pekerjaan yang berisiko tinggi seperti perkebunan, manufaktur, perikanan, dan pekerja rumah tangga migran. Wahyu menyoroti kegagalan negara dalam memastikan keselamatan warganya yang bekerja di luar negeri.
Baca Juga: Petugas Gagalkan 3 CPMI Ilegal Hendak ke Kamboja, Begini Kronologinya
“Negara gagal memastikan hak atas keselamatan kerja, proses hukum atas kasus kematian tidak transparan, dan banyak jenazah pulang tanpa kejelasan tanggung jawab majikan maupun negara penempatan,” tegas Wahyu dalam pers rilis yang diterima VOICEINDONESIA.CO, Rabu (22/10/2025).
Model kerja penipuan online ini menjerat ribuan WNI, terutama orang muda, ke Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina. Sebagian besar korban adalah orang muda berusia 17 hingga 30 tahun yang direkrut melalui iklan pekerjaan palsu berbasis digital.
Baca Juga: Ada Peluang PMI Kerja di Yunani, Gaji Hingga Rp19,6 Juta Per Bulan
Wahyu menjelaskan bahwa rekrutmen ini melibatkan jaringan mafia migran yang bekerja sama dengan sindikasi lintas negara. Modus operandi mereka semakin canggih dengan memanfaatkan platform digital untuk menjaring korban.
“Melalui berbagai kasus perdagangan orang ini menegaskan bahwa Indonesia kini bukan hanya negara asal korban TPPO, tetapi juga menjadi basis rekrutmen jaringan kriminal digital Asia Tenggara,” ungkap Wahyu.
Ia menambahkan bahwa situasi pekerja migran Indonesia kini berada di titik paling kritis.
“Kelemahan tata kelola migrasi, makin lemahnya diplomasi perlindungan, serta meningkatnya perdagangan orang, terutama dalam penyalahgunaan teknologi digital menjadikan situasi pekerja migran Indonesia berada di titik paling mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir,” kritik Wahyu.
Migrant CARE juga menyoroti kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia oleh aparat keamanan Malaysia pada 24 Januari 2025. Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.
Hingga kini, penyelesaian kasus berjalan mandek dan tidak transparan. Wahyu mengkritisi tidak adanya langkah diplomasi tegas dari Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini.
Sikap negara semakin dipertanyakan ketika salah satu anggota DPR RI menyatakan bahwa hubungan baik Indonesia-Malaysia perlu menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kasus tersebut. Pernyataan ini dinilai seolah-olah keselamatan warga negara dikalahkan oleh kepentingan diplomasi bilateral.
Tiga hari setelah peristiwa penembakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru melakukan lawatan ke Malaysia tanpa membawa agenda diplomasi perlindungan yang jelas. Hal ini memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam membela martabat dan keselamatan warganya di luar negeri.
“Alih-alih memperkuat mandat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara, kebijakan pemerintah justru semakin menjadikan pekerja migran sebagai komoditas ekonomi dan mesin pencetak uang, bukan sebagai subjek pemegang hak asasi manusia,” tandas Wahyu.
