VOICEIndonesia.co,Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP Apjati) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mencabut izin operasional perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang terbukti melakukan penempatan secara non-prosedural atau ilegal.
Sekretaris Jenderal DPP Apjati Kausar Tanjung dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyampaikan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural merupakan kejahatan kemanusiaan.
Baca Juga : Atasi TPPO, Polda Kalbar, Sestama BP2MI dan Kanwil Kumham Tandatangani Nota Kesepemahaman
“Saat ini penempatan PMI non-prosedural juga sedang menjadi atensi Presiden dan Kapolri untuk memberantasnya,” katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya juga mendorong penegakan hukum agar para pelaku jera dan diberikan sangsi pidana sesuai UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI juncto UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.(TPPO).
Terkait Kementerian Ketenagakerjaan yang berhasil menggagalkan pemberangkatan PMI ke Timur Tengah melalui Bandara International Kertajati Jawa Barat pada Minggu 24 September 2023, Apjati mengapresiasi kinerja pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Tim Pengawas Ketenagakerjaan berhasil mencegah upaya penempatan 32 orang Calon Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural ke Timur Tengah.
Baca Juga : Diduga Lakukan Kerja Paksa Etnis Uighur, AS Batasi Impor Tiga Perusahaan Milik China
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang menyampaikan keprihatinannya karena kejadian seperti ini masih terjadi di tengah gencarnya pemerintah mencegah keberangkatan calon pekerja migran secara non-prosedural dan TPPO.
“Saya minta pelaku yang memfasilitasi penempatan secara non-prosedural untuk ditindak tegas sesuai ketentuan dan pastikan korbannya untuk dilindungi dengan baik termasuk dipulangkan ke daerah asalnya,” ujar Haiyani.
Baca Juga : Polri dan PDRM Malaysia Koordinasi Terkait Dugaan Penculikan WNI di Malaysia
Haiyani juga meminta pemerintah tidak mentolerir siapa pun yang terlibat harus diproses hukum. Ia menambahkan pemerintah tidak pernah melarang warganya untuk bekerja di mana pun, tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi dan mengatur agar penempatan tenaga kerja dilaksanakan sesuai ketentuan, demi kepastian pelindungan kepada calon pekerja migran itu sendiri. (*)
