VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah mengungkap fakta menyebutkan terkait keberadaan warga negara Indonesia di Kamboja yang rentan praktik perdagangan manusia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan lebih dari 100 ribu WNI saat ini bekerja di negara tersebut tanpa perlindungan hukum karena tidak ada perjanjian kerja sama resmi antara kedua negara.
Muhaimin menegaskan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia di Kamboja berada dalam posisi rentan karena bekerja di sektor formal maupun informal tanpa izin resmi. Kondisi ini membuat mereka mudah dieksploitasi dan terperangkap dalam praktik perdagangan orang.
Baca Juga: 90 PMI “Bermasalah” Berhasil Dipulangkan
“Kamboja bukan negara tujuan resmi penempatan PMI. Jadi mereka yang bekerja di sana pada dasarnya tidak terlindungi secara hukum,” tegas Muhaimin di Jakarta (27/10/2025).
Menko Pemberdayaan Masyarakat itu mengungkapkan bahwa sebagian besar WNI direkrut melalui agen atau perantara yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di sektor digital, teknologi, dan pariwisata. Namun realitanya, tidak sedikit yang justru menjadi korban penipuan dan dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring.
Baca Juga: DPR Minta 110 WNI Yang Akan Dipulangkan dari Kamboja Diberi Trauma Healing
“Banyak yang dijebak, dijanjikan gaji besar, tapi malah disekap dan dipaksa bekerja. Ini bentuk eksploitasi yang harus dihentikan,” ujar Muhaimin.
Pemerintah mengaku terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk memantau dan melindungi WNI yang bekerja di Kamboja. Beberapa warga yang terbukti menjadi korban perdagangan orang telah dipulangkan ke Tanah Air.
“Kami bekerja sama dengan KBRI agar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban. Pemerintah hadir untuk memastikan keselamatan mereka,” jelas Muhaimin.
Muhaimin menekankan pentingnya edukasi publik untuk menekan angka keberangkatan ilegal ke luar negeri. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai setiap tawaran pekerjaan ke Kamboja, terutama yang datang dari media sosial atau pihak tidak dikenal.
“Kami gencar menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan negara penempatan aman bagi pekerja migran. Semua penawaran kerja ke sana harus diwaspadai, terutama yang datang dari media sosial atau pihak tidak dikenal,” kata Muhaimin.
Pemerintah mempertimbangkan pembentukan kerja sama resmi dengan Kamboja agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Namun Muhaimin menegaskan bahwa kesepakatan hanya bisa dilakukan jika ada jaminan keamanan dan komitmen dari kedua belah pihak.
“Kami akan kaji kemungkinan kerja sama resmi, tapi prioritasnya adalah keselamatan dan hak-hak pekerja kita,” tegasnya.
Menariknya, keberadaan ribuan warga Indonesia di Kamboja juga membawa dampak budaya tersendiri. Banyak dari mereka membuka usaha kuliner yang membuat cita rasa Nusantara semakin dikenal di negara tersebut.
“Jumlahnya cukup besar, sekitar 100 ribu orang. Mereka tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner. Di sana bahkan sudah banyak makanan khas Indonesia seperti Soto Lamongan, Pecel Madiun, dan rujak cingur,” ungkap Muhaimin.
Meski mengapresiasi kreativitas warga Indonesia, Muhaimin mengingatkan bahwa semangat mencari nafkah harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang kuat agar tidak berujung pada eksploitasi.
“Kreativitas warga kita luar biasa, tapi perjuangan mereka harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang kuat. Jangan sampai semangat mencari nafkah justru berujung petaka,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menutup pernyataannya dengan pesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri. Pihaknya meminta masyarakat untuk selalu mengecek legalitas sebelum berangkat.
“Jangan mudah percaya dengan janji pekerjaan bergaji besar. Cek dulu legalitasnya. Pemerintah terus berupaya melindungi, tapi masyarakat juga harus sadar risiko,” pungkas Muhaimin.
