VOICEIndonesia.co, Jakarta – Indonesia Labor Institute atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia menyarankan kepada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto untuk membuat infrastruktur penciptaan lapangan kerja dengan merevitalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) guna mencegah gelombang PHK berkelanjutan.
Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute Andy William Sinaga mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan mengedepankan strategi link n match pelatihan dan akses ke market serta supporting financing ke para pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan pelatihan.
“Itu untuk menjawab tantangan masifnya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membuat grand design penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro ,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (03/10/2024).
Baca Juga: Airlangga: Prakerja dibutuhkan untuk bantu generasi muda menata karier
Tidak hanya itu saja, kata dia, dukungan finansial yang diberikan kepada para calon pelaku sektor informal juga perlu diperhatikan guna membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sehingga para pekerja formal yang di-PHK dan bertransformasi menjadi pelaku usaha sektor informal tidak perlu mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka.
Dalam mendukung penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro ini, lanjut dia, Prabowo perlu mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar lebih berperan aktif untuk memperluas kepesertaan sektor usaha mikro.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian berharap program prakerja berlanjut
“Bila perlu, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu aktor dalam membina para pelaku sektor usaha mikro tersebut,” ujar dia.
Dengan begitu, menurut dia, mitigasi dampak dari gelombang PHK yang masif saat ini dapat diantisipasi sedini mungkin dan pergerakan eskalasi turunnya jumlah kelas menengah di masyarakat dapat diperlambat dengan kebijakan tersebut.*
