VOICEINDONESIA,JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan kepada para menterinya.
Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
BACA JUGA : Rampai Nusantara Terlahir Untuk Memperjuangkan Kepentingan Seluruh Masyarakat Indonesia
Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet masih belum tegas menolak penundaan pemiku 2024
Bayu menyebut Jokowi hanya melarang menteri bicara penundaan pemilu. Tetapi Jokowi tidak menyatakan dengan gamblang dirinya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Presiden hanya menyampaikan jangan ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan. Tanpa ada sikap tegas menolak wacana tersebut,” ujar Bayu saat dihubungi, Rabu (6/4) sore.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara Mardiansyah biasa dipanggil semar yang juga aktivis 98 berpandangan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi
harus dihargai sebagai suatu sikap kenegerawanan yang jauh lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada hanya sekedar kekuasaan.
“Saya rasa itu sikap yang sangat jelas dan tegas ya, jangan lagi di tafsirkan ke mana-mana hanya karena ketidaksukaan atau kepentingan tertentu.” Kata semar ditemui menjelang buka puasa di Kantor Rampai Nusantara Kamis (7/4)
Beberapa kelompok mahasiswa mengancam dalam waktu dekat akan melakukan aksi demonstrasi diberbagai daerah terkait wacana penundaan pemilu atau jabatan presiden 3 periode dan saya rasa di negara yang menganut asas demokrasi seperti Indonesia tentu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat tapi jika dipahami secara substansi apa yang ingin disuarakan dalam aksi demonstrasi itu sudah tidak relevan lagi dilakukan ketika Presiden Jokowi secara tegas bahwa hal itu tidak boleh dibicarakan atau diwacanakan lagi karena yang terpenting adalah membantu masyarakat menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini.
BACA JUGA : Rampai Nusantara Apresiasi Presiden dan Kapolri Yang Langsung Ambil Alih Persoalan Kelangkaan Minyak Goreng
“Saya ini khan juga aktivis, kita berjuang dijalanan dengan melakukan aksi demonstrasi itu jika suara kita tidak didengar dengan baik tapi kalo sudah di respon dan saya rasa sudah sangat jelas sekali ya maka tidak perlu lagi aksi demonstrasi itu, kecuali memang ada kepentingan lain ya saya gak tau atau karena memang kebencian saja dan kalo benar seperti itu justru gerakan aksi demonstrasi itu semakin merugikan masyarakat dan membuat situasi semakin tidak kondusif.” Tegas Semar.
Tentu kita berharap para mahasiswa dapat berpikir obyektif, apa yang perlu diperjuangkan harus diperjuangkan sampai kapan pun tapi sesuatu yang sudah tidak perlu dipersoalkan lagi ya tidak perlu dilakukan tindakan aksi yang justru dapat merugikan masyarakat ditengah hantaman inflasi,krisis pangan dan energy.
“Semoga mahasiswa tetap berpikir dengan akal sehat dan nurani,ya karena sekarang ini yang penting itu mengatasi berbagai kesulitan yang mendera masyarakat, bukan malah demo yang sudah tidak urgen lagi, harusnya peka juga lah dengan kondisi saat ini.” Ujar Semar
