Dan, membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 86 huruf (a) Jo Pasal 72 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Bahwa modus operandinya ada 2. Pertama, ada yang melanggar adanya moratorium yang diberangkatkan di kawasan Timur Tengah. Mereka kebanyakan mendapatkan uang dari agen,” katanya.
Modus kedua, para tersangka akan menalangi uang operasional calon TKI selama ditempat karantina hingga ke proses keberangkatan ke negara tujuan.
Setelah berhasil melakukan pemberangkatan calon TKI tersebut. Tersangka akan memperoleh uang upah dari para agen di masing-masing negara tujuan, per orang lima juta rupiah.
“Kedua, yang orang per orang, selain dari agen yang 5 juta tadi. Sementara pemberangkatannya dibiayai sementara oleh pelaku, dengan salah satunya dia menaruh surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang saat ini sedang kami lakukan penyitaan, tapi dalam proses pembuktian perkara,” terangnya.
