VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan memproses tayangan program Xpose di stasiun televisi Trans7 yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pesantren. Tayangan tersebut dinilai mencederai nilai-nilai penyiaran dan berpotensi menimbulkan disinformasi publik.
Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan lembaganya tidak akan diam menghadapi kasus tersebut. Menurutnya, pembahasan internal sudah dimulai dan segera dibawa ke sidang pleno untuk menentukan langkah hukum serta sanksi yang akan dijatuhkan.
“Tentu ini akan dibawa ke sidang pleno. Di situ kami tentukan apa sikap yang akan diberikan KPI secara kelembagaan terkait kasus ini,” ujar Ubaid di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: PBNU Protes Pemberitaan Pesantren, Ada Apa?
Ia menyayangkan tayangan yang dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai luhur dunia pesantren. Menurutnya, lembaga penyiaran seharusnya menjadi ruang edukatif dan pemersatu bangsa, bukan justru memunculkan kegaduhan.
“Penyiaran ditujukan untuk menjadi jembatan yang bisa mengukuhkan integrasi nasional. Tayangan ini justru menimbulkan kegaduhan karena dinilai menyinggung suasana kebatinan pesantren,” katanya.
Baca Juga: Unjuk Rasa,Jurnalis Kepri Tolak Revisi UU Penyiaran
Ubaid menegaskan bahwa pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Ia mengingatkan, jauh sebelum kemerdekaan, pesantren telah berperan penting menanamkan nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan semangat perjuangan.
“Pesantren banyak berkontribusi kepada negeri tanpa pamrih. Tayangan itu membuat publik mempertanyakan empati dan pengetahuan pembuat program terhadap khazanah kepesantrenan,” ujarnya.
KPI, kata Ubaid, akan menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Ia memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran wajib tunduk pada regulasi penyiaran yang menjunjung etika, akurasi, dan tanggung jawab sosial.
Selain itu, Ubaid mengingatkan agar semua stasiun televisi lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang menyangkut isu keagamaan atau kelompok sosial tertentu. Ia menekankan pentingnya verifikasi data dan pendekatan berimbang dalam produksi program.
“Kami imbau kepada lembaga penyiaran agar mengedepankan regulasi sebagai acuan menayangkan program siaran, dengan mengacu kepada sumber yang kredibel dan sesuai fakta,” tegasnya.
KPI juga menyoroti meningkatnya penggunaan potongan video tayangan televisi di media sosial tanpa konteks yang lengkap. Ubaid menyebut fenomena ini bisa memperburuk persepsi publik dan menimbulkan bias terhadap kelompok tertentu. Karena itu, ia meminta lembaga penyiaran mengontrol distribusi konten digital agar tidak disalahgunakan.
“Banyak potongan tayangan disebar tanpa konteks. Kalau tidak dikendalikan, ini bisa memperbesar salah paham di tengah masyarakat,” ucapnya.
Sejumlah organisasi pesantren sebelumnya juga menyuarakan keberatan terhadap tayangan yang dianggap mendiskreditkan lembaga pendidikan Islam tersebut. Mereka meminta KPI bertindak cepat agar kasus serupa tidak terulang.
KPI memastikan akan menindaklanjuti laporan publik dan menegakkan prinsip keadilan dalam penyiaran. Ubaid menegaskan, lembaganya berkomitmen menjaga independensi dan memastikan lembaga penyiaran tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merusak kerukunan sosial.
“Pengawasan kami tidak semata memberi sanksi, tetapi memastikan penyiaran berfungsi membangun moral publik dan menjaga harmoni masyarakat,” kata Ubaid.
Sampai berita ini diterbitkan, Trans7 belum memberikan keterangan resmi terkait penayangan program Xpose yang menuai kritik tersebut. KPI menegaskan hasil sidang pleno akan diumumkan setelah seluruh proses pengkajian selesai.
