VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dioptimalkan untuk mengatasi defisit anggaran negara. Dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengungkapkan rencana pembenahan radikal pengelolaan BUMN.
Presiden menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk memangkas struktur komisaris BUMN yang dinilai tidak produktif. Kritik keras dilontarkan terhadap sistem tantiem yang memberatkan keuangan perusahaan negara.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Rapat Tertutup Bahas Keamanan dan Ketahanan Pangan
Prabowo menekankan BUMN dengan aset mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun. Langkah ini menjadi kunci untuk mencapai target APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
Presiden juga meminta dukungan seluruh kekuatan politik menghilangkan kebocoran anggaran. Target ambisius ini diiringi komitmen mengelola APBN 2026 yang diproyeksikan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
Baca Juga: Prabowo Klaim Rp300 Triliun Selamat dari Kebocoran Anggaran
“Pemerintahan yang saya pimpin berjanji di hadapan Majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan Majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo.
