Baca Juga: Pemerintah Pulangkan Enam Anak PMI dari Taiwan
Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku 1 September 2023, telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga hari ini belum dibayarkan.
“Pertanyaan besar kami para nakes adalah jasa pelayanan kami tidak dibayar, sementara stok obat banyak yang kosong, hutang RS tetap banyak uang kami kemana, ” Ujarnya.
Selain dokter pada perawat juga menyampaikan tuntutan kepada manajemen RS, di antaranya pembayaran jasa selama empat tahun dibayar tuntas, melakukan audit hutang RSUD DR M Haulussy, menolak perubahan juknis COVID, sampai dengan manajemen mempertanggungjawabkan jasa operasional RS.
Kemudian, mengganti direktur serta manajemen yang merupakan birokrat terburuk dibandingkan sebelumnya.
Selain menyampaikan tuntutan melalui aksi demo, para nakes juga menutup pelayanan di RSUD Dr M Haulussy sampai ada pembayaran jasa layanan.
“Layanan kami tutup sampai m-banking kami berbunyi, tidak ada lagi ruang diskusi yang kami buka karena tuntutan kami sudah jelas,” ujar para nakes.
