VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi III Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono menegaskan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi kunci sukses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menurunkan angka stunting.
“Banyak K/L baik di tingkat pusat maupun daerah telah menjalankan program terkait. Namun, integrasi dengan MBG menjadi krusial untuk mempercepat target pemerintah, yakni prevalensi stunting di bawah 20 persen sesuai standar WHO, bahkan hingga 5 persen pada 2045,” kata Nunung dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (18/11/2024).
Ia menambahkan, salah satu strategi kunci adalah pemanfaatan data berbasis alamat untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Baca Juga: Kantor Imigrasi Banggai Perketat Pengawasan WNA
Oleh karena itu, kolaborasi berbagai kementerian menjadi penting, karena keberhasilan MBG sangat tergantung pada keselarasan program lintas sektor.
Dalam konteks kebijakan nasional, dia pun menegaskan pentingnya pemutakhiran data dan pengawasan pelaksanaan program. Pemerintah telah memetakan titik prioritas berdasarkan data prevalensi stunting, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.
Salah satu inovasinya adalah integrasi MBG dengan pemanfaatan pangan lokal. Nunung mencontohkan pendekatan berbasis komunitas untuk mendukung ketahanan pangan, seperti pengolahan maggot sebagai pakan ternak dan pupuk organik yang mendukung produksi pangan lokal.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nopian Andusti mengatakan salah satu langkah utama mencegah munculnya kasus baru stunting adalah intervensi dini.
Menurut dia, pendekatan ini mencakup seluruh siklus kehidupan, dimulai bahkan sebelum seseorang menjadi orang tua.
Baca Juga: Mensos Tegaskan Tak Ada Program Bansos untuk Judi Online
“Kami memastikan calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah untuk mendeteksi anemia atau kekurangan energi kronis,” ungkapnya.
Deteksi dini ini memungkinkan pemerintah memberikan intervensi berupa suplemen penambah darah atau nutrisi tambahan, sehingga calon ibu berada dalam kondisi optimal saat memasuki masa kehamilan.
Untuk mendukung program ini, BKKBN mengembangkan aplikasi Siap Nikah dan Siap Hamil, yang mempermudah pasangan muda memantau kesiapan fisik dan kesehatannya.
“Dengan pendekatan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah memahami risiko yang ada dan menjalani langkah preventif sebelum membangun keluarga,” tambah Nopian.*
